Mantan Bendahara Panwaslu Malteng Jadi Tersangka, Bagaimana Dengan Ketua…???

Seputarmaluku.com, Masohi.- Penetapan satu tersangka dalam kasus dugaan Korupsi anggaran Pengawasan Pemilukada Maluku tengah (Malteng) tahun 2016 dan 2017 ditantang publik di Masohi. Mereka menilai langkah Penyidik Kejaksaan Negeri Malteng, sangat bertentangan dengan perkembangan penyelidikan yang terekspos berkali kali ke publik.

Tak hanya itu mereka pun menyiapkan tekanan publik, hingga laporan ke Jamwas, jika dalam waktu dekat ini, Penyidik Kejaksaan negeri Maluku Tengah tidak menetapkan tersangka lain.

“Kami ikuti kasus ini sejak awal, kami pun ikuti perkembangan pemberitaannya di Media cetak maupun di Media media online. Masih segar diingatan kami bahwa Kajari sendiri, Robinson Sitorus pernah mengemukakan bahwa, pengusutan kasus dengan nilai 10 miliyar lebih itu, memiliki calon tersangka yang lebih dari satu orang.

Namun kemudian fakta berbicara lain, penetapan tersangka oleh Kejari Masohi bertolak belakang dengan statement yang dikeluarkan petinggi Korps Adhiyaksa Masohi itu, karena hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersanga, yakni mantan Bendahara, Risat Watimury,” ungkap Sekertaris Koalisi Demokrasi Rakyat Maluku Tengah, Alter Sopacua kepada wartawan di masohi, Minggu (17/12).

Dia menegaskan, jika dalam pekan ini, Kajari Masohi tidak menetapkan tersangka lain, maka Aliansi Demokrasi Rakyat bersama semua komponen pemerharti Korupsi akan menduduki Kantor Kejaksaan Negeri Maluku tengah.

Ada indikasi, Kejaksaan sengaja melindungi calon tersangka lain, yakni Ketua Panwas, Stenly Maelissa, dalam kasus ini lantaran ada intervensi pihak lain.

“Penyidik harus bebas intervensi. Kami mencium adanya aroma intervensi pihak pihak lain untuk melemahkan kasus ini dan untuk melindungi pihak-pihak tertentu dalam upaya membongkar kasus ini.

Kami pastikan akan ada gerakan besar rakyat di daerah ini. Kami jamin jika penetapan tersangka lain, tidak dilakukan, maka, Kantor Kajari Malteng akan kita duduki.

Sangat naïf jika kasus ini tidak melibatkan pihak lain, terutam mereka yang memiliki kuasa kapasitas sebagai penangung jawab dan pemakai anggaran bernilai miliyaran rupiah itu,” tandasnya.

Menurut Sopacua, kerugian negara yang bernilai lebih dari 500 juta itu, tidak mungkin “dimakan” oleh seorang bendahara yang nota bene hanya bertugas untuk menyimpan, mengeluarkan dan melaporkan pengeluaran anggaran tanpa perintah.

Olehnya itu, penyidik harus mampu membongkar dan mengungkap tersangka lain dalam kasus ini.

“Bendahara bukan atasan, bendahara hanya pembantu dalam menyimpan, mengeluarkan uang dan melaporkan. Naïf dan lucu seorang bawahan dijadikan tumbal, sementara pimpinan dan penanggung jawab anggaran dibiarkan bebas.

Seoerang bendahara tidak mungkin mengeluarkan uang tanpa perintah. Jadi lucu jika kemudian bendahara sendiri yang dijadikan tersangka,” ujarnya.

Dalam penetapan Bendahara sebagai tersangka oleh Kejari Masohi, Sitorus secara tegas menyatakan bahwa tersangka lain akan menyusul, dan pihaknya akan membongkar kasus ini sampai tuntas.

“Pernyataan itu harus dipertanggung jawabkan, jika kemudian sampai dengan proses persidangan dan bendahara sendiri yang menjadi satu satunya tersangka, maka jelas dugaan adanya intervensi pihak “asing” dengan maksud untuk melindungi pihak-pihak tertentu nyata telah dilakukan.

Public menunggu penetapan tersangka lain sebagaimana yang dijamin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Maluku tengah, bahwa kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini tetap ada.

Jika kemudian hal ini tidak dilakukan, maka upaya menduduki Kantor Kajari Masohi, hingga laporan resmi ke JAMWAS tetap akan kita upayakan,” ungkap Alter. (SM-01)

author