Pejabat Rutah Kooperatif, Terkait Tudingan Penyalahgunaan DD dan ADD

Masohi,seputarmaluku.com- Pejabat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Rutah, Abfullah Lewenussa berjanji akan bersikap kooperatif bila sewaktu-waktu dipanggil oleh pihak penegak hukum. Ketegasan ini disampaikan Lewenussa menyusul bergulirnya isu dugaan penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana di Negeri yang sementara ini dinahkodainya itu.

“Tentu, kita mendukung penuh upaya aparat dan engak hukum. Terutama dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Kita akan kooperatif” tandas Lewenussa kepada Pers, Kamis (18/10).

Tidak sebatas itu, dirinya bahkan bertekat akan menyurati secara resmi lembaga auditor yakni BPKP untuk melakukan audit terhadap pengelolaan DD dan ADD semasa dirinya dipercaya menjadi Pejabat  KPN Rutah.

“Kita akan menyurati resmi BPKP guna meminta dilakukan audit terhadap pengelolaan DD dan ADD,” tambahnya.

Selain dilandasi keinginan agar fakta sebenarnya dari isu yang dilemparkan oleh oknum -oknum yang kurang bertanggung jawab, komitmen untuk kooperatif hingga menyurati BPKP untuk melakukan audit penglolaan keuangan diharapkan bisa secepatnya menyudahi polemik yang sedang bergulir di negeri Rutah.

“Isu yang bergulir menuding seolah-olah telah terjadi penyalahgunaan anggaran di tubuh pemerintah negeri dan saniri. Ini harus dapat segera diluruskan,” serunya.

Hal yang sama dukemukakan Ketua Saniri Negeri Rutah Arfiansah Lewenussa. Didampingi staf pemerintah Negeri, Sekretaris Saniri dan tenaga pendamping negeri, Alfiansah menegaskan bahwa, apa yang bergulir hampir sepekan di Media massa hingga media sosial merupakan hoax semata.

Secara pribadi maupun sebagai warga masyarakat Rutah, dirinya sangat menyayangkan berhembusnyabisu yang ada.

“Kita tidak tahu bahwa apa latar belakang oknum-oknum yang menebarkan informasi yang tidak benar ini.  Saya pastikan bahwa informasi adanya penyalahgunaan DD dan ADD adalah tidak benar. Itu hoax,” tandasnya.

Bahkan, isu kalau dirinya dijatahi proyek oleh Pejabat KPN dengan maksud-maksud tertentu, semua dibantahnya.

“Tidak ada kongkalikong antara Pj Negeri Rutah dengan ketua . Tidak ada kegiatan apapun yang anggarannya senilai yang diisukan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Informasi yang  menuding adanya penyalah gunaan  DD dan ADD di negeri Rutah dikemukakan oleh mantan Raja Rutah yang saat ini menjabat Saniri Negeri Abdul Rauf Latarissa. Kabar ini dihembuskan ke media massa maupun media sosial.

Salah satunya adalah soal proyek senilai Rp. 46.516 juta yang disebut diberikan Pejabat KPN kepada ketua saniri negeri.

Dana tersebut dituding diambil dari dana silpa 2015 dan 2016.Termasuk tudingan pelaksanaan sejumlah program yang disebut tidak sesuai dengan kucuran anggaran.

Dari sejumlah pernyataan yang disampaikan kepada awak media, diketahui bahwa mantan Raja Abdul Rauf Latarissa bersama beberapa saniri berada berseberangan dengan pemerintahan KPN dan Ketua Saniri Negeri.

Ini terbukti dari pernyataan ketua saniri Negeri Alfiansah Lewenussa yang mengungkit adanya sejumlah dugaan penyalahgunaan anggaran yang sama (DD dan ADD) dimasa kepemimpinan   Mantan raja ABdul Rauf Latarissa.

Anggota DPRD Maluku Tengah aktif yang jga warga Negeri Rutah, Jafar Sani Lewenussa turut  hadir dan memberikan keterangan resmi membantah tudingan yang dialamatkan kepada pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Rutah.

“Saya merasa berkepentingan mencampuri persoalan yang ada karena menyangkut nama baik negeri. Saya juga mendoring agar persoalan ini dapat diselesaikan tuntas,” serunya.

Menyangkut teknis tudingan yang dialamtkan kepada Pemerinrah Negeri dan Ketua Saniri Negeri, dirinya meminta agar persoalan ini diselesaikan pada koridor semestinya.

“Persoalan ini harus disikapi melalui pelaporan kepolisian,” sarannya. (SM-01)

 

author