Lewerissa : UU Cipta Kerja Memberikan Kemudahan Bagi Pelaku Usaha

Masohi, seputarmaluku.com – Anggota DPR-RI, Hendrik Lewerissa dalam masa
reses melakukan kunjungan langsung di lapangan dengan KADIN, pelaku usaha
UMKM, Anggota HIPMI dan Pengusaha Jasa Konstruksi di Masohi, Kabupaten
Maluku Tengah, Senin 2 November 2020.
Kegiatan tatap muka bersama pelaku usaha itu dikemas dalam bentuk talk

Kegiatan tatap muka bersama pelaku usaha itu dikemas dalam bentuk talk
show berlangsung secara hangat dan dinamis.

Pada kesempatan itu, Lewerissa menyampaikan bahwa, sebagai Anggota Komisi VI DPR RI, mitra kerja Komisi VI adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Penanaman Modal dan Badan Standarisasi Nasional.

“Perlu diketahui bahwa UU Cipta Kerja yang dikenal luas dengan sebitan UU
Omnibus Law memberi insentif dan kemudahan yang sangat banyak kepada
Koperasi dan UMKM. Salah satu tujuan UU Cipta Kerja adalah menciptakan
kemudahan berusaha,” jelasnya.

Dikatakan, selama ini para pelaku UMKM sering mengeluh soal betapa sangat
berbelit belitnya proses yang harus mereka tempuh untuk mengurus ijin yang terkait dengan usaha mereka. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja ini diharapkan kesulitan yang mereka hadapi dapat segera diatasi.

UU Cipta Kerja memberi kemudahan kepada pelaku usaha dalam mengakses
pembiayaan, akses pasar, hingga akses ke rantai pasok. Selain itu, adanya perizinan tunggal.

“Perizinan Tunggal artinya, satu izin berlaku untuk semua perizinan yang
sebelumnya harus diurus masing-masing dan prosedurnya lebih sederhana yaitu melalui sistim OSS (online single submission), jadi pendaftaran untuk
memperoleh izin tidak harus bertemu deng orang atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin, tetapi melalui internet,” jelas Lewerissa.

Dikatakan, administrasi perpajakan dipermudah dan disederhanakan serta
diberi insentif pajak dan kepabeanan bagi usaha mikro dan kecil. Upah yang berlaku bagi pekerja UKM adalah berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak terkait dengan upah minimum Provinsi atau Kabupaten dan Kota.

Bahkan kegiatan UKM dapat dijadikan jaminan kredit, jajdi tidak harus dalam
bentuk aset tanah atau bangunan. UU Cipta Kerja juga mewajibkan alokasi
lahan di tempat tempat fasilitas umum seperti rest area di jalan tol, di terminal Bandara dan terminal Pelabuhan seluas 40 % untuk kegiatan promosi dan pengembangan usaha UMK. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah juga harus mengakomodasi produk barang dan jasa dari UKM. Ini kan sangat luar biasa menguntungkan bagi Koperasi dan UMKM.

Karena itu, peluang UMKM dan Koperasi sangat terbuka luas untuk berkembang pesat asalkan dapat dikelolah secara baik. Yang paling penting adalah meningkatkan daya saing produk Koperasi dan UKM lokal khususnya di Maluku termasuk di Maluku Tengah agar tidak menjadi penonton di pasar sendiri dan membiarkan pasar pasar kita diserbu oleh produk import baik
dari luar negeri maupun dari luar Provinsi.

“Jadi saya berharap kalangan UMKM harus menerima UU Cipta Kerja ini karena lebih banyak manfaatnya,” ajak Politisi Partai Gerindra ini (SM-03)

author