KNPI Interupsi Pemkab Malteng, Terkait Pengelolaan Dana Hibah Kepemudaan

Masohi, Seputarmaluku.com- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)  kabupaten Maluku Tengah menginterupsi pemkab Malteng dalam hal ini,  Badan Kesbangpol dan Linmas serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (DPKAD).
Interupsi dimaksud berkaitan dengan beredarnya informasi pencairan dana hibah  kepemudaan oleh Pemkab Malteng kepada organisasi Kepemudaan (KNPI) lain.
Sekadar tahu, organisasi  KNPI di Malteng saat ini KNPI ada tiga versi.  Yakni,  Versi kongres Kepemudaan DPP KNPI Noer Fajriansyah dan KNPI versi Abdul Azis.
Kedua organisasi saking klaim kebsahan.  Termasuk,  klaim kelayakan memanfaatkan dana hibah dari pemerintah guna pengembangan organisasi.
Terkait dualisme kepengurusan di tingkat pusat,  Kemenkumham bahkan sudah turun tangan dengan menerbitkan surat edaran tentang pemblokiran SK kemenkumham terhadap salah satu kepengurusan. Inti dari edaran Kemenkumham adalah,  memblokir akses sistim administrasi badan hukum (SAHB)  organisasi versi Noer Fadjriansyah.
“Kita berharap,  Pemerintah,  terkhusus Dinas PPKAD tidak tergesa-gesa melakukan mencairkan dana hibah pemerintah untuk salah satu organisasi kepemudaan (KNPI), ” seru Ketua KNPI Versi Abdul Azis,  Ginola Latuconsina kepada wartwan di Masohi, Senin (23/11).
Sebaliknya,  diharapkan pemerintah bersikap arif dan bijaksana dengan melakukan mediasi antar organisasi kepemudaan.  Sebab,  dengan begitu,  oemerintah bisa menentukan sikap terkait keabsahan dan kelatakan penerima manfaat dana hibah kepemudaan.
“Pemerintah harus bisa menciptakan konduaifitas kepemudaan.  Kita menawarkan agar ada ruang dialog dimana seluruh organisasi Kepemudaan (KNPI)  hadir dengan keabsahan dan legalitas organisasi.  Dengan begitu,  keputusan yang nantinya diambil pemerintah tidak salah, ” sarannya.
Harapan yang sama diutarakan fungsionaris KNPI,  Rudi Tuankotta. Menurutnya,  apapun keputusan pemerintah nantinya,  harua mengedepankan aturan.  Terutama tentang kelaykan organisasi (KNPI)  menerjma dan mengelola dana Hibah pemerintah.
“Misalnya terkait dengan keharusan adanya program kerja terlebih dahulu.  Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah,” serunya.
“Ini menyangkut pengelolaan dana milik pemerintah.   Ada ketentuan yang harus dipenuhi organisasi. Nah,  tugas kembaga pemerintahan adalah melakukan verifikasi terkait  legalitas organisasi calon oenerima dana hibah, ” kunci tuankotta.
Baik Latuconsina maupun Tuankotta, keduanya menyarankan adanya telaah yang objektif terhadap organisasi kepemudaan (KNPI). Hal mendasar yang dijadikan kandasan pencairan dana hibah harus dikedepankan.  (SM-03)
author