KUA PPAS Perubahan APBD 2020, Pendapatan Turun – Belanja Naik

Masohi, seputarmaluku.com- Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada APBD tahun 2020 Terkoreksi  turun.  Semula ditargetkan sebesar Rp.1.814 Trilyun, turun  menjadi Rp.1.677 Trilyun. Penurunan tercatat  sebesar  Rp.137 milyar atau 7.57 persen.
Sementara itu,  Belanja Daerah mengalami peningkatan setelah perubahan.  Semula dianggarkan sebesar Rp. 1.836 trilyun namun setelah perubahan, menjadi Rp. 1.850 Trilyun,  atau bertambah sebesar Rp. 13.835 milyar.
Demikian poin nota rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)  – Prioritas dan Plafon Anggaran perubahan  APBD kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 sebagaimana diungkapkan Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury melalui sambutan  Bupati Maluku Tengah dalam rapat paripurna DPRD masa sidang III malteng dengan agenda  Penyampaian Nota KUA-PPAS RAPBD perubahan Tahun Anggaran 2020.
“Perubahan Belanja Daerah meliputi penambahan dan pengurangan beberapa komponen belanja serta  pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja.  Baik untuk komponen Belanja langsung maupun tidak langsung,” papar Leleury.
Dikatakan,  kondisi yang terjadi merupakan imbas dari perubahan Kebijakan Nasional terkait Penanganan Pandemi COVID-19.
“Karena itu,  perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai asumsi makro, menampung pembahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2020,  menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan daerah,” sebutnya.
Lebih lanjut dikatakan,  perkembangan ekonomi daerah sangat bergantung kepada kebijakan nasional terkait penanganan Pandemi COVlD-19.
Diperlukan berbagai Iangkah strategis demi menjaga stabilitas kondisi perekonomian daerah.
Ketua DPRD maluku Tengah,  Fatzah Tuankotta mengawali rapat paripurna mengatakan,  dokumen KUA PPAS perubahan APBD selanjutnya akan dibahas diiternal DPRD sebelum  disrpakati bersama antara DPRD dan eksekutif untuk selanjutnya dituangkan  dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan.
“Tentunya,  dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar perkembangan, baik secara global nasional maupun regional, sebagai indikator pertumbuhan ekonomi kabupaten Maluku Tengah, ” sebutnya. (SM-03)
author