Kadisdukcapil Optimis, Data Pemilih Wilayah Sengketa Terkoreksi

Masohi,seputarmaluku.com- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nova Anakotta optimis bahwa data pemilih pileg dan Pilpres tahun 2019 di wilayah sengketa kabupaten Maluku Tengah – Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Terkoreksi.

Konkritnya, ribuan data Pemilih Malteng di wilayah Tanjung Sial dan Samasuru yang beralih ke Kabupaten SBB, dipastikan akan kembali ke Kabupaten Maluku Tengah. Sekadar tahu, sejumlah lebih dari 1300 pemilih Malteng di wilayah Tanjung Sial Kecamatan Leihitu dan, 500 lebih pemilih di Negeri Samasuru Kecamatan Teluk Elpa Putih terakomodir dalam DPT Pemilu tahun 2019 di Kabupaten SBB.

Padahal, seluruh penduduk di Wilayah Tanjung sial dan Negeri Samasuru pada pemilu bupati Maluku Tengah maupun Gubernur Maluku merupakan pemilih dan pemilih pada wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Data  Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang bersumber dari Kemendagri, pemilihndi wilayah setempat terakomodir di wilayah Pemkab Malteng.

“Bila acuan yang dipakai Kemendagri adalah Daftar pemilih sebelumnya dan DP4 dari Kemendagri, maka dipastikan, pemilih yang terdaftar di SBB akan dikembalikan menjadi Pemilih Kabupaten Maluku Tengah,” ucapnya.

Menurut Anakotta, seluruh masyarakat di Tanjung Sial dan Negeri Samasuru hingga saat ini tetap berstatus sebagai masyarakat Maluku Tengah. Dan, masyarakat dimaksud, tidak pernah ada pengalihan status administrasi kependudukan masyarakat setempat dari Maluku Tengah ke SBB.

Apalagi menurutnya, pemkab SBB melalui Disdukcapil setempat tidak memiliki  bukti sahih yang bisa membenarkan status kependudukan masyarakat di dua wilayah dimaksud sebagai bagian dari penduduk SBB.

“Data Penduduk maupun pemilih di wilayah setempat tidak bisa dibuktikan Disdukcapil SBB. Sebaliknya, data kependudukan mereka terdaftar pada server Diadukcapil Malteng,” tukasnya.

Sekadar tahu, sejak persoalan tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah mengemuka pada sekira 2009 silam, status kependudukan Masyarakat di wilayah-wilayah ini kerap dipolitisir.

Salah satunya adalah dengan menggunakan alasan bantuan sosial kemasyarakatan. Padahal, sejatinya, status kependudukan seseorang saat ini bersifat tunggal. Artinya, seseorang tidak bisa terdata memiliki dua status kependudukan. Dan, status kependudukan seseorang hanya terdata pada satu wilayah saja. Itu artinya bahwa hanya ada satu data status kependudukan asli seseorang.

Data dan fakta pendukung tentang status kependudukan masyarakat di Tanjung Sial dan Negeri Samasuru saat ini sudah diserahkan langsung Anakoota ke Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan harapan, persoalan status kependudukan warga setempat dapat segera terselesaikan. Bukan saja saat untuk kepentingan pemilu namun untuk seterusnya. (SM-01)

 

author