DPD Golkar Malteng Ancam Polisikan Sahubawa

40 views
Masohi, Seputarmaluku.com- Musyawarah Daerah (Muda)  IX DPD Partai Golkar  Maluku Tengah sudah selesai.  Ketua Partai berlambang pohon Beringin pun sudah dihasilkan lewat proses demokrasi yang digelar September kemarin itu.
Sayangnya,  hingga saat ini,  masih ada sikap ketidak puasan terhadap proses yang telah rampung itu. Aroma ketidak puasan karena hasil musda yang tidak berpihak kepadanya masih saja dihembuskan oleh kubu rival ketua Terpilih Rudolf Lailossa, Rasip Sahubawa dan kelompoknya.
Polemik seolah-olah proses musda saat itu  tidak fair makin menjadi.
Kondisi yang terus menerus ini tak ayal memantik amarah kubu DPD golkar Malteng terpilih.
Sebabnya,  DPD partai Beringin Malteng menganggap bahwa apa yang dilakoni kelompok Rakib Sahubawa tidak dapat ditolerir lagi.  Karena itu,  langkah hukum akan diambil terhadap pihak-pihak dimaksud.
Partai menilai,  proses demokrasi musda IX sudah selesai.
“Bagaimana mungkin,  kami dituduh melakukan pemalsuan SK sementara kami sendiri adalah pimpinan Partai yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK Pimpinan Kecamatan. Sikap saudara Rasip Sahubawa Cs yang  menebar fitnah terkait proses musda IX  tidak dapat ditolelir. Kami pastikan akan segera memproses hukum mereka,” tegas
Sekertaris DPD Partai Golkar Malteng, Hasan Alkatiri kepada wartawan di Kantor DPD Golkar di Masohi, Senin (5/10).
Ditegaskan,  tuduhan pemalsuan SK Pimpinan Kecamatan (PK) dalam Musda IX Golkar Malteng adalah tuduhan kosong. Penebar isu dimaksud sebutnya,  tidak paham mekanisme organisasi partai.
“Mereka ini gagal paham soal organisasi. Bagaimana mungkin kami memalsukan diri kami sendiri. Berhembusnya isu dimaksud tidak dapat ditolerir,  karenya,  kita pastikan akan  menempuh jalur hukum,” ikrarnya.
Terkait dengan isu bahwa  Bakumham DPP Partai Golkar  meminta DPD Golkar Maluku untuk menunda pelantikan pengurus DPD Golkar terpilih, itu juga didudukan Alkatiry.
Dikatakan,   Bakumham tidak memiliki kewenangan untuk menunda pelantikan pengurus DPD II Golkar Malteng.
“Mereka menebarkan isu bahwa Bakumham DPP golkar menginstruksikan  penundaan pelantikan DPD golkar Malteng terpilih. Perlu saya tegaskan bahwa  Bakumham bukan lembaga Struktural Partai Golkar. Karena itu,   Bakumham tidak memiliki kewenangan apapun untuk menunda pelantikan Pengurus DPD Golkar terpilih. Bakumham adalaj lrmbaga fungsional dan mereka tidak punya kewenangan apapun untuk menunda pelantikan pengurus DPD Golkar Maluku tengah,”jelasnya.
Ditempat yang sama Wakil Ketua bidang Hukum dan HAM  DPD Golkar Malteng, Michael Lailossa menegaskan upaya hukum untuk mempolisikan Sahubawa Cs sudah final.
“Upaya hukum lanjut yang diatur KUHP dan Undang Undang  ITE akan kita laksanakan sesegera mungkin. Langkah mereka yang terus mendengungkan tudingan pemalsuan SK Pimpinan Kecamatan oleh Ketua dan Sekertaris DPD Golkar dalam musda kemarin sudah sangatketerlaluan. Tidak bisa ditolerir,”katanya.
Menyinggung soal langkah Sahubawa Cs menggugat hasil musda IX partai Golkar,  menurut Michael merupakan sebuah kewajaran.
Hanya saja, dia menilai upaya itu tidak akan hanya akan mrnuai angin.
“Melakukan gugatan,  itu hak setiap kader partai. Tapi dapat kita pastikan bahwa  gugatan itu akan ditolak oleh Mahkamah Partai,” klaimnya.
“Sebab,  selain telah melewati tengang waktu 14 hari, dalil hukum mereka untuk menggugat bertentangan dengan AD/ART,  PO dan Juklak 02 Partai Golkar.  Sistem Informasi Partai Politik sesuai PKPU nomor 11tahun 2017 pasal 1 ayat 30 menjelaskan sistem Informasi Partai Politik (Sipol) digunakan hanya untuk melakukan pendaftaran dan ferivikasi faktual Partai Politik peserta Pemilu,bukan untuk mengesahkan peserta Musda Partai Politik. Jadi kami yakini gugatan mereka tetap akan dimentahkan oleh Mahkamah Partai Golkar”Tutupnya. (SM-03).
author