Pengesahan APBD Perubahan, DPRD Malteng Agedakan Paripurna

Masohi, seputarmaluku. – Dalam APBD Perubahan yang dihasilkan dari proses pembahasan terhadap perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, merupakan upaya penyatuan pandangan terhadap perubahan kebijakan pembangunan, akibat adanya perubahan kondisi global, regional dan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD.

Ketua DPRD Kabupaten Malteng, Ibrahim Ruhunussa  saat membuka rapat  paripurna mengatakan, keputusan DPRD Malteng  tentang penetapan Perda dan APBD  tahun Anggaran 2017 menjadi Perda Kabupaten Maluku Tengah.  Perubahan APBD juga diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, sebagaiman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

“Dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, diamanatkan bahwa perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih, “katanya.

Wakil Bupatri Malteng Marlatu Leleury dalam kesempatan itu mengatakan, perubahan kebijakan ditingkat pusat, tentunya sangat mempengaruhi perkembangan kondisi sosial ekonomi serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat daerah, termasuk di Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017 ini, telah terjadi berbagai perkembangan, baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja Daerah. Perkembangan itu tentu berpengaruh terhadap kebijakan pelaksanaan APBD tahun 20l7, yang telah kita tetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor: 5 tahun 2017. Untuk itu, diperlukan penyesuaian atau perubahan kebijakan, program dan kegiatan,”akunya.

Untuk mengakomodir kebijakan pembangunan, maka struktur APBD Perubahan tahun anggaran 2017 ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya,”katanya. (SM-01)

author