LPJ Bupati Malteng Dikritisi DPR

67 views

Masohi, Seputarmaluku.com- Mayoritas Komisi di DPRD kabupaten Maluku Tengah merespon Laporan Pertanggungan Jawaban (LPJ) APBD malteng tahun 2019. Meski demikian,  secara kelembagaan,  DPRD menerima LPJ bupati dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan dan tanggapan komisi-komisi atas penyampaian LPJ Bupati tahun anggaran 2019, Senin (21/9).

Mayoritas respon Komisi bersifat catatan, kritik,  saran dan tanggapan yang disasarkan pada persoalan penyerapan anggaran, realisasi program, sistim pelayanan hingga pendapatan daerah.

Sebagaimana kritik  Komisi I yang dialamatkan pada fakta besarnya anggaran yang tidak terserap optimal dalam belanja tidak langsung pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komisi I menilai,  kondisi yang ada disebabkan oleh diantaranya karena sejumlah OPD masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLt).

“Realisasi belanja gaji dan tunjangan belum optimal.  Kondisi ini diduga diakibatkan oleh  masih kosongnya sejumlah jabatan struktural,   sebagian besar jabatan diisi oleh  pelaksana tugas (PLt) sehingga berpengaruh pada pembayaran tunjangan struktural maupun tunjangan kinerja,” tandas Arman Mualo.
Parameter kinerja OPD juga disentil komisi. Masih dalam kaitan dengan persoalan kekosongan jabatan struktural serta pengisian jabatan oleh PLt.

Diharapkan,  kondisi yang ada dapat segera diatasi dengan mempercepat pengisisan jabatan yang lowong. Hal lain,  menyangkut aspek rasionalitas penganggaran.  Hal mana menurut komisi penting dalam kaitannya dengan pembiayaan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Sementara itu,  Ketua DPRD Malteng Fatzah Tuankotta menegaskan pentingnya memperhatikan catatan,  kritik dan saran yang disampaikan komisi-komisi demi maksimalitas pelayanan publik,  peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. (SM-M)
author