dr Mo dan Nirwaty Serta Puluhan PNS Malteng Terancam Pecat

Masohi,seputarmaluku.com- Nama Abdul Mutalib Latuamury (AML)  dan Nirwaty (N) dijajaran PNS Malteng yang masuk kategori PNS yang  bakal menjalani Pemecatan Tidak Dengan Hormat atau PTDH.

Ancaman PTDH terhadap AML dan L menguat sejalan dengan lahirnya  Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 182/6597/SJ nomor 15 tahun 2018 dan nomor 153/KEP/2018 tertangal 13 september 2018 tentang pemberhentian  pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor.

AML dan N Diketahui telah menjalani hukuman pengadilan sesuai putusan Mahkamah Agung RI nomor: 2801K/PID.SUS/2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Ambon nomor 45/PIDSUS/PPK/2014/PN Ambon tertanggal 14 Agustus 2015 tentang putusan bebas Latuamury dan Nirwati dalam kasus Korupsi Alat Keseatan senilai 6.4 Milyar rupiah.

Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 2801K/PID.SUS/2015 menetapkan AML sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan N sebagai  Bendahara Kegiatan pengadaan Alat Kesehatan tahun 2013 itu  di hukum masing-masing lima (5) tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan.

AML dan N sudah  menjalani hukuman badan selama 2 tahun, teehitung sejak  Agustus 2016. Dan, aejak diputus dan menjalani hukuman badan, diketahui bahwa keduanya masih berstatus PNS.

Pemberlakuan SKB 3 menteri ini di wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah disangsikan sejumlah pihak.Ini lebih sial pada komitmen Pemerintah Daerah membersihkan birokrasi dari PNS pelaku Tipikor.

“Kalau benar pemerintah komitmen memberantas korupsi sebagaimana semangat pempus , harusnya tidak perlu menunggu SKB 3 menteri. Sejak putusan hukum tetap  dijatuhkan, keduanya (AML dan N) sudah harus Dipecat karenan hukumannya diatas 2 tahun. Tapi kenyatannya kan tidak dipecat,” kesal Ketua LSM Pukat Seram,Fahry Asyahtry kepada Seputarmaluku Fia telfon selulernya kemarin.

Menurutnya, bila pemkab serius mendukung upaya pemerintah membersihkan birokrasi dari perilaku koruptor, maka  tidak boleh ada upaya menutupi data tentang PNS bersangkutan.

“Tapi kan ada sanksi bagi pejabat yang melindungi PNS Koruptor. Semoga saja, tidak ada upaya-upaya dimaksud di lingkungan  birokrasi Malteng,” serunya.

Sekadar tahu, selain AML dan L, berdasarkan data yang dikantongi media ini, tercatat ada puluhan PNS di lingkup Pemkab Malteng yang bakal bernasib sama bila data PNS Koruptor tidak ditutup-tutupi.

Diantaranya, tiga orang di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Malteng, dua orang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (saat ini Disdikbud), dan dua orang di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Terkait Total jumlah PNS terpidana korupsi di lingkup Pemkab Malteng serta lingkup tugas dan putusan hukum yang dikenakan terhadap mereka,  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Maluku Tengah, Siti Hubna Soumena belum berhasil dimintai keterangannya. (SM-01)

 

author