DPRD Malteng Tetapkan 11 Agenda Kegiatan di Masa Sidang III

Masohi, seputarmaluku.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah menyepakati 11 agenda kegiatan dan mata acara pada masa sidang III tahun sidang 2020.  /KPTS-PIMP/DPRD-MT/2020 merupakan legitimasi terhadap keputuran penetapan agenda kerja dimaksud. Penetapannya diambil dalam rapat paripurna penutupan masa sidang II dan pembukaan masa sidang I, Selasa (8/9).

Diantaranya, pembahasan dan penetapan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, pembentukan Ranperda, Paripurna Penyampaian KUA-PPAS tahun anggaran 2020, Pembahasan RAPBD Perubahan tahun anggoaran 2020 serta penetapan RAPBD perubahan tahun anggaran 2020 menjadi APBD tahun 2020.

Termasuk, Paripurna laporan reses masa persidangan II tahun 2020, Kunjungan kerja kedalam dan keluar daerah, Paripurna penetapan peraturan DPRD Kabupaten Maluku Tengah tentang tata beracara badan kehormatan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Penyampaian KUA – PPAS tahun anggaran 2021 serta penetapan RAPBD  2021 menjadi APBD tahun 2021.

Pantauan media ini, sebelum disepakati dan ditetapkan menjadi agenda kerja resmi DPRD di masa sidang III, padanya agenda kegiatan ditengah sedikitnya sisa waktu kerja DPRD sempat mengemuka mewarnai jalannya paripurna.

Salah satunya adalah yang dilontarkan oleh Anggota DPRD Maluku Tengah dari partai Hanura, Abdurahman Nahumarury. Dirinya mempertanyakan dimasukannya agenda pengawasan covid –19 dalam agenda kegiatan DPRD.  Permasalahanb waktu kerja DPRD yang mepet menjadi dalil dirinya mempertanyakan pentingnya dimasukan agenda dimaksud.

“Kenapa Pengawasan Covid-19 dimasukan dalam agenda kegiatan DPRD ? Kekhawatiran kita, adalah soal efektifitas waktu dan optimalisasi kerja DPRD.agenda kegiatan kita di masa sidang III sangat padat,” tandasnya.

Ada agenda kerja yang terkoreksi atas usulan wakil rakyat dari partai Nasdem, Ajlan Alwi. Semangatnya sama dengan Nahumarury, yakni bagaimana mengefektifkan waktu kerja DPRD yang diperhadapkan dengan mepetnya waktu kerja.

Agendakerja dimaksud adalah Pembahasan dan Penetapan Ranperda. Atas usulannya,  poin kerja itu disepakati dikoreksi menjadi hanya Pembentukan perda.

“Lahirnya Ranperda harus melalui bebrapa tahapan. Tidak bisa langsung pembahasan dan penetapan. Bagaimana kalau konsiderannya dirubah menjadi Pembentukan,” usul Alwi.

Menjawab dinamika rapat paripurna saat itu, Ketua DPRD Malteng Fatzah Tuankotta yang memimpin jalannya Paripurna menyikapi pertanyaan serta usulan yang dilontarkan. Soal regulasi, serta kebijakan pemerintah pusar dijadikan alasan landasan lahirnya 11 angenda kerja masa sidang III yang dibahas dalam  paripurna saat itu.

“Mengapa perlu diagendakan pengawasan Covid-19, karena dengan adanya pengawasan, kita bisa tahu realisasi anggaran sampai dengan manfaatnya bagi masyarakat. Untuk poin ke lima agenda kerja DPRD, kita sepakati untuk diganti konsiderannya menjadi Pembentukan Ranperda,” serunya. (SM-M)

author