DPR Perjuangkan Pengangkatan Honorer K2 Malteng

Masohi,seputarmaluku.com- Representasi Lembaga DPRD Kabupaten Maluku Tengah menyerukan pengangkatan Honorer Daerah dengan SK Bupati pada tahun 2019 nanti. Sistim penggajiannya adalah dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Dalam rangka mewujudkan keinginan tersebut, DPR menyarankan agar tidak ada dilaksanakannya seleksi penerimaan CPNS pada tahun mendatang hingga semua honorer terserap.

Demikian dikatakan  Ketua DPRD Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunussa, Wakil Ketua DPRD Rudolf Lailossa, dan Jlilani Tomagola dihadapan masa ratusan Tenaga  honorer K2 yang berdemonstrasi di halaman parkir kantor Bupati Maluku Tengah, senin (24/9).

Menurutnya, jika dana daerah mencukupi, maka akan usulkan pengangkatan para tenaga  honorer K2 menjadi tenaga honorer tetap daerah,” ikrar Ruhunussa dihadapan para honorer K2 yang berdemonstrasi mempertanyakan kepastian pemerintah daerah terhadap nasib mereka.

“Keinginan ini dapat disampaikan pemerintah daerah  ke pusat untuk tidak mengusulkan pengangkatan cpns reguler di tahun mendatang sampai semua honorer diangkat. Dan, kita juga akan memperjuangkan ini,”harap Rohunusa.

Keinginan agar Honorer K2 dapat diangkat pada tahun mendatang juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Malteng Rudolf Lailossa. Dikatakan, bila memang regulasi tidak memungkinkan untuk menyertakan para honorer K2 dalam seleksi CPNS tahun 2018, maka langkah kebijakan harus diambil agar para  honorer K2 dapat diangkat menjadi PNS.

“Mereka (Honorer) ini sudah mrngabdi selama puluhan tahun demi memajukan daerah. Maka sudah seharusnya mereka diangkat,” serunya.

Dia mengajak pihak eksekutif untuk tidak fiam. Namun lebih oroaktif mewujudkan harapan itu.

“Mari bersama-sama kita perjuangkan nasib saudara-saudara kita ini. Bukankah janji kita bersama adalah mensejahterakan masyarakat,” seru Lailossa.

Apa yang diutarakan oleh Ruhunussa, Lailossa dan Tomagola tidak didengar langsung oleh Bupati.  Akibatnya,  langkah kebijakan yang ditawarkan ke pemerintah daerah tentunya tidak ditanggapi oleh pihak eksekutif yang saat itu diwakili oleh Wakil Bupati Marlatu Leleury dan  Kepala BKPSDM Siti Hubna Soumena.

Sebaliknya, Laleury dan Soumena hanya mengutarakan dalil-dalil pada tataran regulasi. Itupun hanya menyangkut alasan mengapa hanya dua tenaga honorer yang diterima sedangkan masih ada 1089 tenaga honorer K2 yang statusnya “Tes CPNS tahun ini berlangsung secara Nasional. Segala sesuatu diatur dipusat. Ada ketentuan tentang batas usia dan ijasah. Saat ini terima S1 dan Keperawatan saja,” jelas Leleury.

Wabup tidak berani menjanjikan “surga” kepada honorer K2 namun hanya sebatas keinginan  untuk mengomunikasikan keinginan pendemo  sekaligus harapan DPR ke pemerintah pusat yakni Kemenpan-RB.

“Masalah yang disuarakan melalui demonstrasi saat ini disuarakan secara Nasional. Harapan kita, DPRD Malteng bisa bersama-sama dengan kita (Eksekutif) memperjuangkan ini di pusat,” harapnya.

Senada dengan Wabup, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Siti Hubna Soumena mengklaim bahwa apa yang dilakukan semata mengacu pada aturan.

“Kalau kewenangan ini ada ditangan Bupati, bapak ibu sudah diangkat. Tapi tidak, kewenangan seleksi CPNS tahun 2018 ada di pusat. Tuntutan kalian sudah  sudah saya pegang, nanti sy sampaikan kepada Bupati,”katanya.

Sekadar tahu, jumlah honorer K2 di Kabupaten Maluku Tengah saat ini masih sebanyak 1088 orang. Sekadar tahu, demonstrasi para tenaga honirer K2 saat itu diikuti oleh ratusan orang yang berasal dari wilayah tugas di Kecamatan Teluk Elpaputih, Kota Masohi, Amahai, Tehoru dan Telutih.

Menariknya, pimpinan DPRD Malteng Ibrahim Ruhunussa, Rudolf Lailossa, Anggota DPRD Jailani Tomagola dan Sardin Ngidiho mendampingi para pendemo ke Kantor Bupati Malteng ketika itu. Keempat Wakil Rakyat ini berjalan bersama-sama rombongan pendemo meski saat itu, cuaca lagi hujan. (SM-01)

 

author