Anakotta Klaim Wilayah Tanjung Sial Masuk Malteng

Masohi,seputarmaluku.com- Persoalan Batas Wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten SBB kembali megemuka pasca keputusan KPU mengakomodir masyarakat di Wilayah Tanjung Sial Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah sebagai pemilih di wilayah Kabupaten SBB pada Pileg mendatang. KPU Provinsi mengistruksikan jajarannya  ditingkat Kabupaten SBB untuk membangun TPS di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nova Anakotta menegaskan bahwa masyarakat di wilayah Tanjung Sial adalah masyarakat Maluku Tengah. Ini dapat dibuktikan dengan data administrasi kependudukan bersih (DKB) dari Dirjen Kependudukan Kemendagri.

Terhadap blunder yang dilakukan KPU, Anakotta mengaku kecewa.Dia menduga, ada “kepentingan” tertentu yang dimainkan KPU. Alasannya, bila kemudian data yang dikantongi KPU terkait status kependudukan warga di Tanjung sial adalah Data Kependudukan  Bersih (DKB) yang diakses dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, dia memastikan bahwa tidak terjadi blunder seperti saat ini.

“Kita menduga, data yang dijadikan acuan  oleh KPU adalah bukan DKB yang bersumber dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Kita (Capil) belum pernah melakukan mutasi data kependudukan warga setempat ke kabupaten SBB,” tandasnya.

“Kalau ada warga setempat yang mengantongi dokumen kependudukan SBB, bisa dipastikan bahwa itu adalah dokumen palsu,” timpal Anakotta.

Dengan demikian, dikatakan, tidak ada alasan bagi KPU untuk mendirikan TPS kabupaten SBB di Kabupaten Maluku Tengah.Terlepas persoalan tapal batas, Disdukcapil SBB juga paham dan tahu betul bahwa masyarakat di Tanjung Sial adalah masyarakat Maluku Tengah. Dan, mereka (Disdukcapil SBB) mengakui itu,” sebut Anakotta.

Terkait alasan KPU bahwa ada warga setempat yang mengantongi dokumen kepe dudukan Kabupaten SBB, dan menjadikan itu sebagai alasan mendirikan TPS di Tanjung Sial,  Anakotta memperingatkan secara keras agar tidak melakukan praktek-praktek serupa dengan alasan apapun.

“Undang-Undang No 24 tahun 2014 secara tegas mengatur tentang sanksi terhadap tindakan dan perbuatan menduplikasikan data kependudukan.  perbuatan duplikasi data didenda hingga Rp. 1 Milyar dan kurungan 6 tahun, ingatnya,” terangnya.

Sementara itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekkab Malteng, Johanes Noya menilai apa yang dilakukan KPU Provinsi Maluku merupakan bentuk inkosistensi. Dasarnya adalah, Bahwa KPU Maluku pada jelang Pilgub Maluku tahun 2017 secara sah telah menerbitkan larangan pengakomodiran warga tanjung sial dalam DPT Kabupaten SBB, namun jelang Pileg dan Pilpres tahun 2019 mendatang, KPU malah bersikap berbeda.

“Saat Pilgub Maluku, masyarakat setempat masuk DPT Kabupaten Maluku Tengah. Bahkan, KPU Provinsi secara tegas melarang KPU SBB mensirikan TPS di wilayah setempat. Tapi, jelang Pileg dan Pilpres tahun 2019 mendatang, inatruksi ke bawah menjadi lain,” singgunga.

“Surat KPU Provinsi Maluku tersebut bernomor 51/KPU-Prov-128/II/22017 tentang Pembentuka TPS di Tanjung Sial. KPU Provinsi Maluku melarang   pembentukan TPS oleh KPU SBB di Dusun Lauma dan Dusun Kasuari Negeri Asilulu, Dusun Tihulesi Negeri Ureng, Dusun Waiputih dan Dusu  Wailapia Negeri Larike, Dusun Wayasel Negeri Wakasihu karena merupakan wayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah. Aneh, saat ini malah KPUProvinsi yang menginstruksikan pembentukan TPS di wilayah tersebut,” katanya.

Noya menerangkan bahwa tidak ada fasar bagi KPU membwntu TPS di wilayah Tanjung Sial. Apalagi bila alasannya adalah yang dipakai adalah dokumen kependudukan.

Dikatakan bahwa dokumen kependudukan yakni NIK hanya mengatur hingga level negeri saja. Artinya bahwa masyarakat di Dusun-dusun setempat adalah bagian  dari negeri induknya  yang berada di Kabupaten Maluku Tengah.

Oemkab Malteng, katanya akan melihat secara serius persoalan ini. Salah satunya dengan meminta untuk mengkarifikasi kepemilikan KTP-KTP masyarakat di Tanjung Sial.

“Kita sudah berkoordinasi denga  Kadiscapil dan Karo Hukum Provinsi Maluku. Didapati fakta bahwa PLt Kadiscapil melarang perekaman e-KTP oleh Disdukcapil SBB terhadap warga setempat. Karo Hukum malah secara tegas mengakui bahwa wilayah itu adalah wilayah Kabupaten Maluku Tengah. KesMdepan, kita akan mengomunikasikan dengan kadiadukcapil Provinsi untuk mengkarifikasi kepemilikan KTP warga Tanjung sial agar dimetahui mekanisme kepemiman KTP SBB oleh masyarakat disana,” tutupnya. (SM-02)

author