Ohorella: Mayoritas KPN Berstatus Pejabat Ada di Negeri – Negeri Adat

Masohi,seputarmaluku,com- Hingga saat ini, tercatat masih ada sebanyak 78 Negeri/Desa dari 189 Negeri di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang dipimpin oleh Pejabat atau bukan Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Defenitif. Dari jumlah ini, mayoritasnya berasal dari negeri Adat.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan Negeri Badan Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPMN-P3A), Ahmad Ohorella.

“Total keseluruhN jumlah Negeri yang dipimpin Pejabat adalah 78 negeri. Dari jumlah itu mayoritasnya berada di Negeri Adat,” tandas Ohirella.

Menurutnya, persoalan masih banyaknya Negeri yang dipimpin Pejabat ini lebih dikarenakan persoalan diinternal Negeri.

Yang paling mendasar adalah persoalan adat yakni mata rumah.  Disisi lain, adapula persoalan diinternal  saniri negeri. Akumulasi dari persoalan-persoalan yang ada yang kemudian menghambat proses Demokrasi untuk menghasilkan KPN Defenitif.

“Pemerintah hanya mendorong melalui pemerintah Kecamatan untuk mempercepat proses demokrasi ditngkat bawah tapi tidak bisa mengintervensi perosesnya. Seluruh proses mulai dari penetapan Perneg, pngusulan calon hingga proses pemilihan hingga penetapan. Bupati hanya melantik KPN terpilih,” tandasnya.

“Semua proses kecuali pelantikan secara pemerintahan itu berlangsung di tingkat Negeri. Pemerintah Daerah tidak bisa mencampuri apalagi mengintervensi proses ditingkat negeri,” jelasnya.

Berbeda dengan Negeri Adat, kata Ohorella, proses di Negeri Administratif dapat diintervensi secara positif dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan pemerintahan negeri yang defenitif.

“Alhasil, Pemerintahan pada Negeri-Negeri Administratif umumnya sudah berstatus defenitif. Kalaupun ada yang masih dipimpin pejabat, itu umumnya terkait proses -proses dalam masa transisi pemerintahan saja,” akuinya.

Ohorella mengatakan, meski sejumlah persoalan menghadang upaya mewujudkan pemerintah defenitif, pihaknya tidak berpatah arang.

“Melalui pemerintah Kecamatan, kita terus dorong percepatan penyelesaian masalah-masalah yang menghambat penyelesaian perkara di internal negeri. Pejabat KPN kita dorong untuk juga membantu memfasilitasi penyelesaian masalah yang menghalangi proses -proses yang ada di tingkat negeri.

Mendorong pejabat untuk membantu membantu pembuatan perneg bila masalah -masalah terkait adat sudah diselesaikan tuntas diinternal negeri,” sebutnya.

“Jadi, persoalan belum adanya KPN Defenitif di Negeri-Negeri Adat hanya dapat diselesaikan di internal negeri bersangkutan. Bila persoalan yang ada, misalnya dualisme mata rumah parentah sudah di selesaikan, secara otomatis, proses pengusulan calon, pemilihan hingga penetapan calon terpilih bisa berlangsung. Setelah itu, pemerintah tinggal melantik raja terpilih untuk menempati kursi KPN Defenitif,” kuncinya. (SM-01)

 

author