Kantor ATR/BPN Maluku Diduduki PT. Maluku Membangun, Usai Apel Kakanwil Menghilang

Seputarmaluku.com, Ambon.-  Untuk kedua kalinya, Kantor ATR/BPN Provinsi Maluku disegel, setelah aksi pemblokiran pertama dilakukan oleh PT. Maluku Membangun pada 19 Agustus 2018, kini di tanggal sama 19 Agustus 2019 aksi serupa dilakukan oleh pihak yang sama.

Namun, di aksi kedua ini PT. Maluku Membangun menurunkan Laskar Wibera (wajib bela Negara) dari DPD Pejuang Siliwangi Provinsi Maluku, yang dikomandoi oleh Lutfi Attamimi yang juga adalah Direktur PT. Maluku Membangun.

Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018, PT. Maluku Membangun melakukan pemblokiran terhadap pintu gerbang masuk Kanwil ATR/BPN Maluku dan akses jalan menuju Kantor Pertanahan Kota Ambon menggunakan material tanah sirtu, di tahun ini PT. Maluku Membangun menurunkan Laskar Wibera dari DPD Pejuang Siliwangi Maluku dengan kostum kaos loreng dan ikat kepada pita Merah Putih yang langsung melakukan pendudukan dan memblokir aktifitas kantor ATR/BPN Maluku, Senin 19 Agustus 2019.

Kepada wartawan di depan kantor Kanwil ATR/BPN Maluku, Lutfi Attamimi, Direktur PT. Maluku Membangun sekaligus Ketua DPD Pejuang Siliwangi Maluku menyampaikan, aksi yang dilakukan hari ini adalah kelanjutan dari aksi yang dilakukan tahun sebelumnya.

“Aksi hari ini adalah aksi lanjutan dari tahun 2018 lalu, kalau tahun lalau kita menggunakan material sirtu untuk pemblokiran pintu masuk, tahun ini kita langsung menduduki kantor sampai ada niat baik Kanwil ATR/BPN Maluku menanggapi tuntutan kami.

Selama ini pihak Pertanahan terkesan acuh dan diam terhadap tuntutan PT. Maluku Membangun yakni pengakuan atas kepemilikan tiga persil tanah Eigendom Verponding 986, 987 dan 988 sesuai akta yang dipegang PT. Maluku Membangun dimana bangunan kantor milik Kanwil ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Ambon berdiri di atas salah satu persil lahan Eigendom Verponding nomor 987,” jelas Attamimi.

Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat Polres Pulau Ambon dan PP Lease, dan setelah melalui negosiasi yang panjang, akhirnya pegawai dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Maluku diijinkan melakukan apel pagi hari Senin yang dipimpin langsung oleh Kepala kantor Wilayah ATR/BPN Maluku, Oloan Sitorus.

Usai memimpin upacara apel pagi, Oloan Sitorus yang bermaksud diwawancarai wartawan terkait aksi yang dilakukan PT. Maluku Membangun enggan memberikan komentar dan langsung masuk kantor.

Setelah itu, KTU Kanwil ATR BPN Maluku, Heru Muljianto meminta pihak aparat dari Polres Ambon untuk meminta pimpinan PT. Maluku Membangun, Lutfi Attamimi berdialog di dalam kantor namun wartawan tidak diijinkan masuk.

Setelah hampir setengah jam berdialog di dalam kantor, tampak Direktur PT. Maluku Membangun keluar bersama sejumlah Kepala Bidang dan KTU.

KTU Heru Muljianto yang diminta waktu oleh wartawan untuk melakukan wawancara dengan pimpinan terkait hasil pertemuan, meminta wartawan untuk bersabar menunggu dirinya berkoordinasi dengan pimpinan, namun hampir satu jam menunggu taka da tanda tanda wartawan dipertemukan dengan Pimpinan Kanwil ATR/BPN Maluku dan Kakantah Kota Ambon.

Wartawan kemudian menuju Kantor PT. Maluku Membangun untuk melakukan konfirmasi lanjutan dengan Lutfi Attamimi terkait hasil pertemuan di Kantor ATR/BPN.

Menurutnya, dalam pertemuan tadi, Kakanwil ATR/BPN Maluku, Oloan Sitorus tidak bersama sama, hanya diwakilkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Marulak Togatorop.

“Ini menadakan kalau Kakanwil ATR/BPN Maluku, Oloan Sitorus tak punya nyali dan terkesan melarikan diri dari persoalan ini. Padahal sebelumnya dia baru saja memimpin upacara apel pagi.

Dalam pertemuan bersama itu, pihak Kanwil ATR/BPN Maluku dan Kantor Pertanahan Kota Ambon bersepakat memberikan waktu satu minggu untuk memberikan jawaban atas tuntutan PT. Maluku Membangun. Dan jika satu minggu nanti yakni Senin tanggal 26 Agustus 2019 pihak BPN ingkar janji atau memberikan jawaban yang tidak sesuai tuntutan PT. Maluku Membangun maka kita akan mengambil langkah yang lebih tegas lagi dengan menurunkan Laskar Wibera yang lebih banyak,” tegas Lutfi.

Dikatakan, saat ini PT. Maluku Membangun tidak main main lagi, karena sudah bertahun tahun tuntutan agar BPN mengakui hak PT. Maluku Membangun sesuai akta 3 persil Eigendom itu tidak digubris. Pihak BPN hanya berdalih ini tanah Negara padahal tidak bisa membuktikannya. AT003

author