DPRD Malteng Evaluasi Masalah Penyelesaian KPN dan Mutasi Guru

Masohi,seputarmmaluku.com-Menyikapi Persoalan Penyelenggaraan pemerintah Negeri dalam hal ini masalah kepala pemerintah negeri (KPN) definitif dan mutasi Guru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah gelar Rapat Degar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa 28 Agustus 2018.

RDP yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Malteng jln R.A Kartinj Kota Masohi, bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. RDP yang berlangsung dari pukul 11:00 sampai pukul 18:00 waktu Indonesia timur itu berjalan alot.

Sejumlah anggota DPRD mengajukan kritik terhadap pemerintah yang dinilai lemah menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan apalagi soal pengangkatan KPN definitif maupun soal pemerataan guru di Kabupaten yang berjuluk Pamahanu Nusaa itu.

Saat ini di Kabupaten Maluku Tengah dari 183 Pemerintah Negeri, 105 Negeri diisi oleh Kepala Pemerintah Negeri Definitif, sementara 78 Negeri masih diisi oleh Penjabat sementara.

Ketua DPRD Ibrahim Ruhunussa mengatakan Penjabat KPN yang tidak efektif jalankan tugas utamanya dalam mengangkat KPN Defenitif harus segera diganti.Menurutnya tidak harus menunggu masa tugasnya berakhir.

“Ketika penjabat yang diangkat dan dalam kerjanya tidak ada progres penyelesaian Raja atau kepala pemerintah definitif, itu harus diganti segera dan tidak harus menunggu masa tugas berakhir apalagi perpanjang masa jabatan,” tegas Ruhunussa dalam jalannya RDP.

“Kalau penjabat KPN masa tugasnya selesai tanpa ada progres penyelesaian raja jangan diperpanjang, apalagi sampai satu dua tahun atau sampai puluhan tahun, itu menghambat pembangunan negeri ,” tambahnya.

Sementara itu Anggota DPRD Halimun Sahulatu pengatakan, masalah pengangkatan KPN yang tak terselesaikan, akibat karena pembiaran dan presur dinas terkait kepada penjbat yang diberi tugas, sangat lemah.

“Penyelesaian masalah pemerintah negeri, ini perlu ada sikap tegas dari saudara Bupati maupun Dinas yang berkewenangan kepada penjabat KPN. Sepanjang itu tidak dilakukan, masalah di negeri-negeri akan berlarut-larut,” ujar, Politisi dari Partai Demokrat itu.

Sementara itu soal rencana pemerataan guru atau mutasi, juga tak kalah serius jadi sorotan DPRD Maluku Tengah. Dimana DPRD menilai ada yang menggembosi mutasi atas kepentingan politik 2019.

Segingga DPRD rekomendasikan kepada pemerintah agar mutasi guru di Tahun 2018, bisa dilakukan oleh Pemerintah kalau mutasi tersebut atas permintaan guru.

“Hasil RDP tadi dengan pemerintah daerah ini, kita bersepakat untuk tidak dilakukan mutasi guru terkecuali bagi guru-guru yang mengajukan permintaan mutasi,” tandas Ruhunussa kepada media usai RDP.

Untuk diketahui berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah, saat ini jumlah yang mengajukan mutasi sebanyak 200 lebih. Jumlah tersebut merupakan usulan oleh para guru dari enam bulan lalu.

Mutasi yang diajukan para guru, karena ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi guru sebagaimana regulasi. (SM-01)

author