Ternyata Dokumen Kepemilikan Lahan Mess Kesehatan Ada Ditangan Mukadar

Ambon. Seputarmaluku.-  Mochdar Mukadar  salah satu ketua Yayasan Almukadam berharap  agar  persoalan lahan Mess Kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Lutfi Attamimi dapat dibicarakan secara baik.Pasalnya dalam persoalan ini ada dua hal yang perlu didudukan perkaranya terlebih dahulu. Soal kepemilikan gedung Mess tersebut sudah jelas bahwa itu adalah bangunan milik pemerintah sehingga siapapun tidak berhak untuk mengambil alih bangunan tersebut.

Sementara terkait kepemilikan lahan, selama ini pihak Dinas Kesehatan kebingungan karena tidak memilki dokumen bukti apapun tentang status kepemilikan lahan, sementara pak Lutfi Attamimi memiliki dokumen kepemilikan atas lahan itu.

“Saya ingin meluruskan persoalan ini, soal dokumen kepemilikan lahan tempat Mes tersebut berdiri sebenarnya ada, dan dokumen itu saya pegang dan belum sempat diserahkan kepada pihak Dinas Kesehatan waktu itu dikarenakan ada peralihan pergantian Pimpro pembangunan Mess itu tahun 2003 dari pak Ibrahim Banda kepada Samsudin Wali,” beber Mochdar kepada wartawan Kamis (13/7) di Hotel Bintang.

Kalau menurut keterangan lahan itu milik Lutfi Attamimi sesuai pengakuan Muhammad Suhaji dalam pemberitaan media beberapa hari lalu, itu versi mereka. “Yang jelas lahan itu milik saya sesuai surat pernyataan pelepasan hak antara saya dan La Ode Madi Ode Adam sebagai pemilik/penggarap lahan sah sesuai surat keterangan Pemerintah Negeri Batu Merah tahun 1992. Saya dan La Ode Madi Ode Adam sudah melakukan perjanjian jual beli atas lahan tersebut dan ada surat pernyataan pelepasan hak pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2001,” jelas Mukadar.

Jadi pihak Dinas Kesehatan tidak perlu panik karena surat kepemilikan lahan bangunan Mess Kesehatan itu ada. Hanya saja, untuk menyerahkan dokumen surat lahan itu harus kita bicarakan dulu. “Surat dokumen kepemilikan lahan Mess itu ada, hanya saja untuk menyerahkan ke Dinas perlu dibicarakan terlebih dahulu,” katanya. Terkait klaim lahan yang dikatakan pak Lutfi Attamimi, itu versi beliau, tetapi kalau beliau mengatakan, bangunan itu juga miliknya atau sebagai Komnas PAN merenovasi bangunan tersebut itu keliru, dan tidak dibenarkan karena itu bangunan milik pemerintah, tandas Mukadar. (SP-03)

 

author