Rohunussa Sikapi Tudingan Publik Soal Penggunaan Anggaran DPRD Malteng

Masohi,seputarmaluku,-  Pembritaan sejumlah media cetak  beberapa waktu lalu  terkait  pemborosan Anggaran DPRD Malteng  disikapi  secara positif  oleh  Ketua DPRD Maluku Tengah, Ibrahim Rohunussa.  Rohunussa menilai bahwa  tudingan yang ditujukan ke lembaga  yang  tengah dipimpinya saat ini merupakan bagian dari fungsi kontrol dan  pengawasan rakyat  atas kinerja  baik legislative  maupun eksekutif.,”kata Ruhunusa kepada awak media di Masohi. Sabtu (22/7/2017).

Dia  memastikan akan segera melakukan evaluasi   seluruh agenda dan program DPRD, dan segera  menginstruksikan kepada seluruh jajaran sekretariat dewan agar dapat menerima setiap informasi dengan positif, baik dari masyarakat bawah, maupun LSM dan lainnya.

“Kita akan melakukan evaluasi dan saya sudah memerintahkan seluruh jajaran dari sekwan kebawah minimal menerima kritikan dari masyarakat tersebut untuk dilakukan evaluasi baik itu dari sisi kegiatan fisik maupun kegiatan-kegiatan yang lain,”jelas Ruhunusa.

Saat ini  pihaknya  telah berkoordinasi  dengan bagian keuangan DPRD agar lebih teliti dalam melihat alasan pengeluaran anggaran. bila dianggap tidak penting maka, tidak perlu ada pencairan atau minimal dikonfirmasikan terlebih dulu dengan sekwan maupun  pimpinan DPRD sebelum dilakukan pencairan.

Selain itu, Ruhunusa juga menjelaskan, bahwa untuk perjalanan dinas nanti, pihak sekretariat yang langsung mengkonfirmasi terkait dengan kenapa standarisasi harga walaupun semua tahapan prosedur penganggaran DPRD itu bukan diatur oleh pimpinan DPRD dan sekwan. Namun sistem penganggaran APBD DPRD itu diatur sesuai tahapan perencanaan yang di lakukan secara kolektif, yang tetunya sesuai regulasi.

“Perencanaan sesuai amanat undang-undang dan diatur oleh sekretariat dewan dan pimpinan DPRD Kemudian dari perencanaan itu disepakati dan dibawa ke komisi 1 dan badan anggaran untuk dilakukan pembahasan jadi tidak ada mekanisme anggaran yang kemudian hanya diatur atau ada kemauan orang perorang karena ini dibahas secara tupoksi maupun secara Collective ini juga diputuskan dan dibawa ke paripurna bukan kemauan oknum-oknum dalam melakukan penyusunan anggaran tetapi memang prosedurnya penyusunan anggaran khususnya DPRD itu disusun oleh sekwan dan pimpinan DPRD dengan menerima masukan dari badan anggaran karena saya sebagai ketua DPRD juga selaku ketua badan anggaran dan wakil ketua juga sebagai unsur pimpinan anggaran dan biasanya kita menyerahkan kepada komisi-komisi untuk mengusulkan kepada sekwan. Lalu, nanti dibahas antara sekwan dengan pimpinan DPRD dan diminta pertimbangan dari badan anggaran sehingga apa yang diputuskan di DPRD ini baik itu APBD secara keseluruhan maupun terkait dengan anggaran DPRD itu adalah keputusan kolektif kolegial,”tegas Ruhunusa. (SM-02)

 

author