DPR Tegur Pemkab Malteng Terkait Rencana Pemilihan Raja Tulehu

Masohi,seputarmaluku.com.- Upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendorong percepatan proses pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu (Raja) ditentang keras DPRD Malteng.

DPR menilai, upaya pihak eksekutif melalui Bagian Tata Pemerintahan akan menimbulkan gejolak di Negeri Tulehu. Dan, kondisi ini dapat berimbas instabilitas keamanan di negeri yang menjadi jalur lintas transportasi untuk masyarakat di tiga Kabupaten.

“Selaku Ketua DPR, saya menentang keras upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mendorong proses pemilihan KPN diluar mekanisme yang berlaku di Negeri Adat. Tulehu ini Negeri Adat, karenanya, proses pemihan Raja harus melalui mekanisme pengusulan melalui mata rumah parentah. Bukan melalui mekanisme sebagaimana berlaku di Negeri Administratif,” tegas Ruhunussa kepada Pers di Gedung DPRD Malteng, Kamis (25/7).

“Selaku pimpinan DPRD Malteng, saya mendesak saudara Bupati untuk segera menarik surat pembentukan panitia pelaksana pemilihan KPN Negeri Tulehu.

Kalau ada empat Nas-ab, harusnya pemerintah menjadi agen rekonsiliasi, bukan mendorong pembentukan panitia pelaksana pemilihan sebagaimana mekanisme pada Negeri Administratif,” timpalnya.

Dikatakan, pembentukan panitia pelaksana pemilihan akan membuka ruang adanya susulan kepentingan politik. Disisi lain, kondisi yang ada juga berpotensi mengakibatkan perpecahan di dalam negeri Tulehu.

“Harusnya, pemerintah jadi agen rekonsiliasi. Jangan mendiskreditkan nilai-nilai adat di negeri adat di Maluku Tengah” pintanya.

Melihat seriusnya persoalan yang ada, Ruhunussa berikrar akan menggunakan hak interpelasi bila ketegasan ini tidak direspon positif oleh pemerintah melalui instansi teknis.

“Segera, surat itu harus ditarik. Bila tidak, kita akan dorong penggunaan hak Interpelasi, mau siapapun Raja Terpilih bukan persoalan. Tapi bagaimana prosesnya harus berjalan sesuai mekanisme yang diakui negara terhadap negeri-negeri adat,” kuncinya. (SM-PMY)

author