Polisi dan KPK Didesak Bongkar Ulang Kasus Alkes dan Dugaan Korupsi Jumbo DPRD Malteng

Seputarmaluku.com, Masohi.-  Kepolisian Resor (Polres) Maluku tengah (Malteng) di minta membidik ulang kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan tahun 2013 lalu serta sejumlah kasus dugaan korupsi jumbo DPRD Malteng bernilai lebih dari 20 milyar rupiah tahun anggaran 2015 dan 2016.

Desakan ini menyusul belum tersentuhnya sejumlah actor penting dalam kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Maluku tengah dengan nilai fantastis 6.4 Milyar rupiah, serta raibnya kasus dugaan korupsi DPRD yang telah ditangani Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, namun sampai hari ini, kasus kasus itu bagai ditelan bumi dan tidak jelas kemana rimbanya.

“Kami mendesak polisi, baik polda maluku, polres maluku tengah, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik ulang kasus dugaan korupsi Alat kesehatan RSUD Masohi tahun 2013 bernilai 6.4 milyar rupiah hingga kasus dugana korupsi DPRD Malteng yang sempat ditangani Kajari Malteng, Robinson Sitorus, namun penanganannya sampai dengan hari ini tidak jelas.

Kurang lebih satu tahun kasus dugaan korupsi DPRD Malteng itu ditangani jaksa namun tidak lagi tersiar sampai dengan hari ini,” tandas Rian Idris Peneliti Anti Korupsi dan Demokrasi kepada media ini melalui sambungan teleponnya, Kamis (7/6).

Dia menilai bahwa kasus dugaan korupsi alat kesehatan yang telah menyeret dua orang pejabat RSUD Masohi, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dokter Mo Latuamury serta bendahara pengadaan barang, Nirwati adalah tumbal dalam kasus itu, sementara kontraktor,serta Kuasa Penguna Anggaran sampai dengan hari ini tidak tersentuh.

“Kasus Alkes itu masih bisa dibuka kembali. Kami menduga masih banyak pihak yang belum tersentuh hukum. Termasuk actor inteletual di balik penyelewengan keuangan Negara dari kasus dengan nilai 6.4 milyar rupiah itu. Mereka yang sampai hari ini tidak tersentuh harus diseret, agar hukum benar benar tegak dan tidak pandang bulu.

Bagi kami mereka yang saat ini sudah diputuskan bersalah itu hanya tumbal,” tandas Idris.

Selain kasus dugaan korupsi Alkes, sambung Idris, Polisi dan KPK juga harus mengusut dugaan Korupsi DPRD Malteng yang sempat ditangani kejaksaan negeri Maluku tengah.

Bagaimana tidak kasus di Parlemen Malteng itu benilai lebih dari 20 milyar rupiah dari 2 tahun anggaran, dimana item kegiatan yang diduga sarat dengan praktek korupsi itu, terdiiri dari kegiatan anggaran makan minum DPRD taun 2015, dan 2016 dengan nilai lebih dari 2 milyar rupiah, anggaran perjalanan Dinas tahun 2015 dan 2016, kegiatan pengadaan PIN Emas Anggota DPRD, serta sejumlah kegiatan lainnya.

“Kasus ini kan pernah ditangani jaksa, namun sampai saat ini tidak jelas kasus itu sudah dimana dan seperti apa. Padahal diketahui bahwa hampir berbagai perjabat sudah diperiksa termasuk bendahara dan Sekwan serta sejumlah pihak lainnya. Namun tidak jelas penganangananya. Jadi sangat perlu kasus itu diangkat kembali. Agar para tikus berdasi di lembaga rakyat itu dapat bertanggung jawab,” tegasnya.

author