DPRD Malteng Sikapi Persoalan KPN Wotai

Masohi,seputarmaluku – Meski Peraturan Negeri (Perneg) telah disahkan Lembaga Saniri Negeri Wotai,  namun masih ada marga yang mengklaim soal kepemilikan mata rumah parentah di negeri itu. Menyikapi persoalan itu, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Malteng melalui Komisi I Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) selasa (13/16).  Hadir bersama dalam rapat tersebut yakni  Bagian Pemerintahan Dan bagian Hukum Sekab Malteng,sejumlah perangkat Negeri dan Penjabat Negeri  Wotai.

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, rupanya tidak menghasilkan sebuah keputusan guna mengahiri persoalan dinegeri itu, sebab secara kelembagaan, DPRD tidak bisa mencampuri persoalan adat suatu Negeri.

“Kita anggota DPRD tidak bisa mencampuri persoalan adat negeri. Yang dapat menyelesaikan itu hanya masyarakat adat negeri itu sendiri, DPRD hanya bisa memfasilitasi,” Demikian dikatakan Koordinator Komisi I DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Rudolf  Lailosa dalam rapat tersebut.

Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan secepatnya, agar supaya dalam waktu dekat negeri Wotai sudah memiliki kepala pemerintahan negeri Devinitif,”katanya.

Bukan itu saja kata Lailosa, penyebab terjadinya persoalan dimaksud adalah Perneg, untuk itu disarankan agar  ditinjau kembali, bila perlu dibatalkna saja. pasalnya, perneg tersebut disusun oleh saniri negeri yang masa jabatannya telah berakhir.

“Kita sarankan agar ditinjau kembali, bila perlu Perneg ini  harus dibatalkan karena disusun oleh saniri negeri yang telah berakhir masa jabatannya,”ucap Lailosa

Secara terpisah dikatakan, perneg yang disusun oleh saniri negeri itu belum melalui kajian hukum pemkab Malteng,”terangnya.

Sementara hasil pantauan koran ini menyebutkan bahwa, terhambatnya  proses demokrasi KPN wotai sampai saat ini  akibat  masih adanya  aksi  klaim-mengklaim mata rumah parentah dari empat marga, sebut saja,Rumisai, Karisina dan Purmiasa.(SP-02)

 

author