Pemkab Buru Raih WTP

No comment 429 views

Buru, seputarmaluku- Untuk Kedua Kalinya, Kabupaten Buru mendapatkan  Predikat WTP dari BPK RI Setelah sebelumnya, Kabupaten Buru dengan semaksimal mungkin melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan keuangan hingga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kini, dengan mempertahankan predikat tersebut dan berharap lebih baik, Kabupaten Buru kembali menerima predikat WTP untuk kedua kalinya, Rabu (31/5). Demikian  dikatakan  Sekertaris Daerah Kabupaten Buru, Ahmad Assagaf.

Predikat yang diraih untuk kedua kalinya merupakan kerja keras seluruh pegawai. Kabupaten Buru merupakan salah satu Kabupaten dari 3 Kabupaten di Maluku yang menerima predikat tersebut. Olehnya itu diharapkan agar predikat itu  terus dipertahankan  ditahun-tahun mendatang,”katanya.

Tak hanya itu, Asagaf juga berharap  dengan prestasi  yang diraih saat ini tetap dipertahankan. adapun beberapa kriteria yang diterapkan yakni, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yakni, Opini wajar tanpa pengecualian ( Unqualified Opinion) WTP yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kemudian, Opini wajar dengan pengecualian ( Qualified Opinion) WDP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, Opini tidak wajar (Adversed Opinion) yang Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia serta Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion) Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan. (FT-08)

author