Kejari Malteng “Jualan” APD?

116 views

Masohi,Seputarmaluku.com-Sejumlah Raja atau Kepala Pemerintah Negeri (KPN) di Kabupaten Maluku Tengah mengungkapkan adanya transaksi Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Informasi yang berhasil dihimpun koran ini, transaksi APD berlangsung di lingkungan kantor Kajari Malteng. Negeri-Negeri yang belum memiliki APD tinggal mendatangi kantor Kejari Malteng, pengambilan APD bisa langsung dilakukan.

Transaksi APD didesain fleksibel. dimana pemerintah negeri boleh mengambil barang lebih dulu dan baru melakukan pembayaran setelah DD cair.

“Setahu saya, hampir semua negeri membeli APD di kejaksaan Malteng,” kata salah satu KPN Malteng kepada koran ini.

“Kan, APD yang dijual  di Kejaksaan Malteng bisa ambil dulu, bayarnya nanti setelah Dana Desa cair,” lanjutnya.

Fakta ini disatu sisi sangat membantu pemerintah negeri dalam memenuhi ketersediaan APD sebagaimana amanat pemanfaatan DD ditengah wabah virus Corona. Sebaliknya, kondisi ini malah memunculkan kesan seolah-olah Pemerintah Negeri “Terpaksa” membeli APD yang dijual Kejari Malteng lantaran Kejari merupakan lembaga negara yang diberi kuasa penuntutan.

Terpisah, Kajari Malteng Juli Isnur melalui grup Whatsapp “Pers Kejari Malteng” menaggapi biasa persoalan ini.  Kajari berdalil bahwa apa yang dilakukan semata dalam kerangka membantu Pemkab Malteng menyediakan kebutuhan APD yang saat ini sulit diperoleh.

“Ketika ada yang dapat kami bantu untuk Kabupaten Maluku Tengah ini, kami berbuat semaksimal mungkin. Tujuan Kita hanya satu demi kesehatan dan keselamatan bersama,” dalilnya.

Dijelaskan, APD dijual kepada Pemerintah negeri bukan milik Kejaksaan Negeri Malteng. Kenapa transaksi bisa berlangsung di lingkungan Kejari Malteng ? dijelaskan bahwa, pihaknya hanya memfasilitasi tempat tinggal sementara bagi pemilik APD yang kebetulan belum mendapatkan kontrakan di Masohi.

“Si pemilik barang belum mendapat kontrak rumah. Daripada  kebingungan, saya bilang pakai saja dulu ruang IAD yg kosong sambil kalian cari kontrakan,” jelas Isnur.

Meski begitu, Isnur secara tegas menyatakan siap mempertanggung jawabkan hal dimaksud. Sebab, menurutnya, alasan kemanusiaanlah yang melatari terjadinya transaksi APD dilingjungan Kejari Malteng.

“Saya sebagai KAJARI siap bertanggung jawab. Ini kami lakukan demi kemanusiaan,” kuncinya. (SM-02)

 

 

author