Bupati Launching Program e-Disiplin dan Pengelolaan DD Berbasis Website

Masohi,seputarmaluku.com- Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua meluncurkan program peningkatan Disiplin pegawai berbasis  Aplikasi atau e-Disiplin dan Managemen Pengelolaan Dana Desa berbasis Website.

Kedua program ini merupakan sumbangan gagasan dua peserta Diklat PIM III Pemkab Malteng yakni Bony Kabrahanubun yang saat ini menjabat Kepala Bagian Humas Sekda Malteng dan Rustandi Wailissa yang menjabat Camat Telutih.

Bupati mengajak seluruh jajaran PNS lingkup pemkab Malteng  untuk memaknai launching implementasi proyek perubahan kedua peserta Diklat PIM III sebagai tonggak penting dalam membangun komitmen dan integritas membangun Maluku Tengah. Mewujudkan kejayaan daerah menjadi jendela Indonesia Timur.

Bupati optimis bahwa ide dan gagasan yang ada dapat membawa faedah positif bagi masyarakat dan daerah.

“Kedua program ini sejalan dengan PP Nomor 21 tahun 1957 tentanh sumpah/Janji PNS dan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS serta program terobosan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah yakni e-Government. Program ini mampu membawa dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus peningkatan kinerja dan disiplin aparatur negara,” tandas Bupati dalam sambutannya pada kegiatan bertitel Launching Proyek Perubahan Peserta Diklat PIM III Angkatan XIII Tahun 2018, Sabtu (2/5).

Menyoal program e-Disiplin, Bupati menghimbau segenap jajaran PNS Malteng untuk mendukung program yang ada. Sebab melalui program dimaksud, disiplin pegawai dapat lebih ditingkatkan demi menjamin optimalnya tugas pokok dan fungsi ASN dan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan melihat program ini sebagai “hantu” yang akan.mengahambat kinerja dan karir namun hendaknya dilihat sebagai jalan yang akan mrnuntut kita agar lebih Disiplin falam bekerja dan melayani masyarakat,” pesannya.

“Pegawai yang tidak mendukung program ini adalah kelompok yang tidak ingin daerah ini maju dan berkembang,” serunya.

Terkait Program pengelolaan Dana Desa berbasis website, apresiasi yang sama disampaikan Bupati.

Dikatakan, kondisi geografis wilayah dan rentang kendali pemerintahan yang cukup berat. Karena itu, dibutuhkan teknologi informasi untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa  secara cepat, efisien, efektif, akuntabel dan transparan.

“Program ini dapat memberikan bukti kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan negara secara tertanggung jawab,” tukas bupati. (SM-01)

 

author