Kanwil Kemenkumham Maluku Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Seputarmaluku.com, Ambon.- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Maluku, menggelar kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bertempat di Marina Hotel, Selasa (17/4).

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM, F.Haru Tamtomo, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, perwakilan Kodam XVI Pattimura, Polda Maluku, Danlantamal Wilayah IX, Kepala BNN, Omudsman Perwakilan Maluku, Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Cabang Ambon dan Tokoh Masyarakat.

Kegiatan Pencanangan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kakanwil, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) yang ada dalam lingkup Kanwil Kemenkumham Maluku.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, F.Haru Tamtomo, mengatakan,  penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Intergritas menuju WBDK dan WBBDM merupakan proses dan tahapan yang harus dilakukan dalam pembangunan Zona Intergritas.

Tahapan ini diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014, yang mana sebelum melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Intergritas, harus didahului dengan Deklarasi Janji Kinerja.

“Karena merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, maka penandatanganan tersebut harus disaksikan oleh Forkopimda, Ombudsman serta Akademisi atau Tokoh Masyarakat.

Amanat Menteri saat pencanangan secara nasional berharap satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM  yang bisa diidentifikasi, dinilai,  diusulkan dan kemudian ditetapkan menjadi satuan kerja WBDK atau WBBDM,” jelas Tamtomo.

Dikatakan, dari tahun ke tahun indeks reformasi kinerja Kemenhukham belum mencapai 80 persen, masih 78, 42 persen. Untuk itu, jajaran Kemenhukham diminta lebih bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pelayanan yang baik.

“Apa yang sudah dilakukan oleh Kemenhukham Maluku saat ini semoga bukanlah menjadi seremonial saja. Saya berharap agar setelah selesai kegiatan ini, seluruh Kasatker dalam lingkup Kanwil Kemenkumham Maluku segera menindaklanjuti langkah-langkah strategis dalam pembangunan Zona Intergritas,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenhukham Maluku, Priyadi dalam laporannya menjelaskan, kalau Pembangunan Zona Intergritas Wilayah WBK dan WBBM telah dicanangkan pada tanggal 26 Juni 2016 dan telah mendapat pendampingan dari Irjen Kemenkumham RI selama 2 tahun.

Menurutnya, selama kurun waktu dua tahun itu Kemenkumham  Maluku diberikan Pendampingan, Pembimbingan serta Penilaian  sebanyak 4 kali, yang mana 1 kali pada tahun 2016, 2 kali tahun 2017 dan 1 kali tahun 2018.

“Zona intergritas WBK dan WBBM menjadi isu sentral sekaligus menjadi isu strategis terkait dengan beberapa isu yang berkembang secara Nasional belakangan ini.

Oleh karena itu Kanwil Kemenhukham Maluku  telah mendorong pada tahun 2016 sebanyak 5 unit pelaksana teknis yakni 2 unit pelaksana teknis di jajaran Imigrasi serta 3 unit pelaksana teknis di jajaran pemasyarakatan.

Pembangunan zona intergritas ini dipandang menjadi Link untuk layanan publik pada Kemenhukham sebagai langkah maju untuk memastikan bahwa pelayanan publik di Kemenhukham dapat dilaksanakan sebaik-baiknya,” papar Priyadi.

Dikatakan, Deklarasi dan Penandatangan Zona Intergritas adalah sebagai wujud komitmen bersama untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pada tahun 2016 telah diusulkan UPT untuk meraih predikat WBK dan WBBM, dan diharapkan dari Kemenhukham Maluku nantinya dapat terpilih  sebagai unit wilayah bebas korupsi.

Dirinya berharap, kedepan seluruh jajaran di Kemenhukham Maluku sebanyak 19 UPT  yang tersebar di berbagai pulau-pulau terdepan  dapat melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. (SM003)

author