Penetapan Purimahua Sebagai Tersangka Disebut Cacat Hukum, Kejari Malteng Lakukan Abuse of Power

Seputarmaluku.com- Penetapan Hence Purimahua sebagai tersangka dalam kasus Ilegal Loging di kawasan Kilometer 17 Negeri Solea  Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah disebut cacat hukum. Pengambil alihan perkara ini dari Gakkum  oleh kejaksaan dinilai telah melanggar kewenangan atau “Abuse of Power”.

“Dari penjelasan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon dalam sidang tadi, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, penetapan pemohon sebagai tersangka cacat prosedur. Cacat hukum, dan Kejari Malteng telah melampaui kewenangannya atau Abuse of Power,” tandas kuasa hukum pemohon Fence Purimahua, Rony Samloy mengisahkan  sidang Pra Peradilan terhadap Kejaksaan dalam perkara dugaan ilegal Loging dusun Solea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Senin (16/3).

Sekadar tahu, sidang pra peradilan terhadap Kejati Malteng atas penetapan Purimahua sebagai tersangka, saat itu mengagendakan mendengar keterangan saksi pemohon.  Dua saksi ahli yang dihadirkan saat itu masing-masing adalah, Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jemy Pieterz MH, SH dan Ahli Hukum Pidana , DR. Raymon Supusepa, SH, MH.

Keduanya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Upaya Pra peradilan terhadap kejaksaan Negeri Malteng diambil lantaran Kejaksaan dinilai telah melampaui kewenangan yang dimiliki selaku lembaga Penuntutan.

Pasalnya, kasus ini telah ditangani sebelumnya oleh Gakum. Dalam perjalanannya, kasus ini diambil alih oleh Kejati Malteng. Tersangka yang sebelumnya hanya satu saat ditangani oleh Gakum bertambah saat kasus ini disidik kembali oleh pihak Kejari Malteng hingga munculah  nama Purimahua  sebagai Tersangka.

Perjalanan kasus inilah yang menjadi dalil pihak pemohon menempuh langkah Pra Peradilan terhadap Kejari Malteng.

“Dasar kita adalah Undang -Undang No 18 Tahun 2013 yang mengacu pada UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Bahwa yang berhak melakukan penyidikan kehutanan adalah Kepolisian, dan, Penyidik PNS. atau PPNS,” terang Samloy. (SM-04)

 

author