Bupati Apresiasi Upaya Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Masohi,seputarmaluku.com- Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua  mengapresiasi dan sangat mendukung upaya pemeritah pusat menyelesaiakan persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang merulakan aktualisasi dari Perpres Nomor 88 tahun 2017.

Pasalnya, kawsan hitan di Kabupaten Maluku Tengah sangat luas namun menjadi fakta yang dilematis dalam pengelolannya.  Baik oleh masyarakat adat maupun pemerintah dan badan sosial/keagamaan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam didalamnya.

“Diperlukan Kepastin hukum yang jelas terhadap penguasaan kawasan hutan agar tidak terus bertambah las dari waktu ke waktu,” tandas bupati dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi  Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang dibacakan Asisten II Bahrum Kalauw di Aula Hotel Lelemuku Masohi, Senin (13/3).

“Hutan telah menjadi sumber penghidupan masyarakat, namun disisi lain, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untum dilertahankan keberadaannya dan harus dijaga kelestariannya berdasrkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” timpalnya.

Diharapkan kegiatan saat yamg digagas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku saat itu, masalah penguasaan tanah dalam Kawasan hutan dapat diselesaikan dengan baik.

SSekafar tahu, akhir dari kegiatan aoaialisasi adalah pembentukan tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH. tim ini akan bekerja mengusut luasan kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya. Termasuk kawasan hutan milik masyarakat adat.

“Semoga tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH nanti dapat melaksanakan tugas dengan baik dan objektif karena hasilnya akan menjadi basis data untuk  pengadaan sumber tanah objek reforma agraria,” sentil bupati

Hadir sebagai pesetta pada kegitan Sosialisasi  Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan saat itu, para Kepala Pemerintah Negeri (KPN) se Kabupaten Maluku Tengah dan para Camat se-Kabupaten Maluku Tengah.

Umunya, para KPN mengelihkan tentang terus meluasnya kawasan hitan dalam penguasaan Balai Tman Nasional. Imbasnya,  kawasan Hutan Adat yang menjadi sumber penghasilan masyarakat dan sekaligus merupakan identitas masyarakat adat menjadi berkurang drastis.

“Kegiatn ini sangat penting sebab kawasan hutan adat terus berkurang karena kawasan hutan lindung terus bertambah. Kegiatn ini sangat penting guna mengembalikan status pemguasaan lahan yang ada di seluruh kawasan hutan di Kabupaten Maluku Tengah. Terkhusus di kawasan Pulau Seram,” nilai Raj Kaloa  (SM-01)

 

author