Belum Tetapkan Tersangka Baru, LSM Ancam Demo Kejari Malteng

Masohi,seputarmaluku.com- Kejaksaan Negeri Maluku Tengah terancam di demo masyarakat, jika dalam waktu dekat ini  belum ada penetapan tersangka  baru  kasus dugaan korupsi anggaran  Panwaslu  Malteng  tahun 2017 lalu.

“ kami pastikan akan mengerakan seluruh elemen  yang ada dimalteng untuk meduduki  kantor kejaksaan Negeri Maluku Tengah  jika dalam waktu dekat  ini jaksa belum juga menetapkan Maelissa Cs  sebagai tersangka  kasus dugaan Korupsi Panwaslu Malteng tahun 2017 lalu ,” tandas Rian idris  salah satu pemerhati  korupsi  kepada media ini  dimasohi, Jumat (9/3).

Dia menjelaskan  penetapan tersangka baru dalam kasus ini harus dilakukan,  sebab jika hal ini tidakl lakukan  maka secara  tidak langsung  kejaksaan Negeri Malteng  telah mencederai penegakan hukum   sekaligus mengotori kredibilitas jaksa sebagai penegak hukum.

“Jangan lemahkan penegakan hukum , banyak fakta yang tidak diungkap  jaksa  dan semua orang di malteng tahu secara jelas  maslaha ini. masa ada dugaan  staf fiktif, perjalanan dinas fiktif yang  melibatkan mantan ketua Panwas, Stenly Maelissa  hinggalasan pengunduran  diri  mantan bendahara panwaslu  sebelum J.R Wattimury dan penggunaan  1,5 Milyar  yang diduga dikelola  langsung  oleh komisioner  panwaslu tapi tidak ada tersangka lain,”tegasnya.

Dia berharap penyidik harus jujur, sebab sebelujm ada penetapan tersangka, Kajari Robinson Sitorus mengumbar janji bahwa  kasus ini  menyeret  lebih dari 3 orang  tersangka     namun faktanya berbanding terbalik 90 derajat.

“Kami akan minta Kajari Robinson nSitorus  mempertanggung jawabkan  pernyataannya,  jangan hanya mengumbar janji. Padahal  sampai dengan hari ini  hanya bendahara  yang dijadikan tersangka,”tegasnya.

Dia Menduga  jaksa hanya mengarahkan  penyidikan  pada fakta yang lain.  Bisa jadi  penyelidikan hingga penyidikan  hanya diarahkan  pada persoalan  bimtek agara arah penetapan  tersangka  hanya menyeret  mantan bendahara. Padahal  penyimpangan keuangan Negara  di panwaslu malteng mulai terbongkar  ke public  dengan beredarnnya foto-foto  istri  Mantan ketua  Panwas Stenly Maelissa  yang berangkat  ke bali dengan SPPD Panwas.

“Anak kecil juga tahu kasus ini bermula dari mana.  Kaminmenduga jaksa  sengaja mengarahkan  kasus ini ke indikasi penyimpangan  anggran kegiatan bimtek.padahal  semua  orang  tahu  kasus ini bermula dari indikasi yang mana,”terangnya.

Dirinya berharap, agar jaksa  jujur dan adil.  Sebab ada kesan tebang pilih sehingga secara tidak langsung  pihak lainnya lolos meski harus dilakukan penyidikan.

“Kesan “mengaburkan” fakta yang lain sangat  jelas. Masa tiba-tiba arah  penyidikan beralih ke kegiatan Bimtek.padahal ada embrio lain soal  penggunaan SPPD oleh pihak  yang bukan komisioner  maupun staf. Belul lagi  fakta mundurnya  bendahara awal  sebelum  wattimury menyandang jabatan itu. selanjutnya , dugaan penggunaan  anggaran  awal  sebesar 1,5 Milyar  rupiah yang diduga  di kelola  langsung oleh Stenl Maelissa  Cs yang mengakibatkan bendahara awal  mengundurkan diri  dan wattimury  dijadikan  tumbal untuk  menduduki  jabatan bendahara  menggantikan Moh Safar  Tuasikal,”urainya.

Jaksa kata  dia kerap menjadikan alasan  penggunaan SPPD oleh istri Mantan ketua panwas  , serta fakta  staf fiktif  yang maih memiliki  hubungan  emosional dengan mantan ketua Panwas Stenly Maelissa   tidak dapat diproses  lantaran kerugian  negera akibat penyimpangan  hingga  penyidikan terlalu kecil, tidak lebih dari 15 juta rupiah. Namun fakta itu ditemukan jaksa, anehnya  fakta  itu tidak menjerat Maelissa  maupun mantan komisioner lainnya. Padahal ini  adalah embrio  untuk dapat mengungkap fakta penyimpangan  keuangan Negara  yang lebih besar.

“Kami menduga jaksa telah menemukan  bukti atau fakta penyimpangan keuangan Negara yang melibatkan  mantan ketua panwas malteng  dalam proses penyelidikan  hingga penyidikan. Jadi aneh bin ajaib  jika kemudian fakta ini tidak menyeret Maelissa Cs. Padahal  dengan fakta-fakta itu meskipun tingkat kerugiannya kecil  tapi pasti melaluinya kejuanggalan yang lebih besar akan terbongkar,”tegasnya.

Lebih jauh dia menambahkan  bahwa keanehan lainnya  juga sampai  dengan hari ini  PPK  yang melekat  pada jabatan sekretaris  panwas  Yanti Nirahua tidak ikut terseret  sebagai tersangka. Padahal yang bersangkutan  adalah pihak  yang paling bertanggung jawab  atas pengelolaan  keuangan Negara saat itu.

“PPK  sampai saat ini tidak di sentuh  jaksa. Sebenarnya sinetron   apa yang sedang dimainkan  oleh kajari  dan para penyidik nya itu.  olehnya kami ingin hukum tegak  dan  tidak  pandang bulu.  Semua yang terlibat  harus diproses  indikasi dari semua kegiatan  bharus dibongkar  dan untuk kepentingan itu,  kami pastikan  akan menggelar  aksi demontrasi  guna mendesak  jaksa   menetapkan tersangka lain  dari kasus ini,”tukasnya. (SM-01)

author