Wamen ATR Sambangi Malteng, Tatap Muka Dengan Warga TNS dan Negeri Tananahu

Masohi, Seputarmaluku. com- Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Surya Tjandra, bertandang ke Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Selasa (23/2).

Melihat dan mendengar langsung permadalahan konflik agraia yang terjadi di kecamatan TNS, dan di Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih menjadi agenda utama kunjungan kerja Wamen yang berlangaung sehari itu.
Wamen juga berkesempatan membukasecara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Maluku Tengah yang dipusatkan di Gedung Baileo Soekarno, Masohi.

Sekadar tahu, persoalan konflik penguasaan atas tanah masyarakat menjadi topik utama Wamen menemui langsung masyarakat di Kecamatan kecamatan TNS. Sementara kunker ke Negeri Tananahu dalam kaitannya dengan eksistensi PTPN XIV Awaiya bagi daerah dan masyarakat. Konflik agraria yang terjadi disana adalah penolaka warga Negeri Tananahu untuk menyerahkan kembali lahan mereka bagi PTPN XVI Awaiya.

Sementara, lahan lahan yang disebut -sebut seluas 3485 Ha milik Negeri, masih “dikuasai” oleh PTPN XVI.
Dua masalah besar yang dialami masyarakat di Kecamatan TNS dan masyarakat Negeri Tananahu ini menjadi topik utama rakor GTRA lingkup kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Masohi.

Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengapresiasi kehadiran Wamen Surya Tjandra di Kabupaten bertajuk Pamahanunusa.
Diharapkan persoalan pelik terkait konflik agraria di Kabupaten tertua di Provinsi Maluku ini bisa terselesikan.

“Ini merupakan momentum strategis sekaligus sangat penting untuk memberikan harapan dan solusi kepada Pemerintah Daerah dan khususnya masyarakat Teon Nila Serua dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan agraria di negeri ini,” seru Tuasikal dalam sambutannya saat Kunker Wamen Surya Tjandra di balai pertemuan Kantor Kecmatan TNS saat itu.

Harapan senda juga diharapkan bisa lahir usai kunker di Negeri Tananahu. Sebagaimana keinginN masyarakat agar Hak Ulayat Negeri Tananahu dikembalikan pasca kontrak Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN XVI.

“Semoga keinginan masyarakat untuk dapat memanfaatkan kembali lahan mereka untuk keperluan perluasan kawasan permukiman dan pengembangan lahan pertanian bisa terealisasi, ” harapnya.
dan oleh masyarakat untuk memperluas pemukiman masyarakat maupun pengembangan lahan pertanian. (SM-03)

author