Kecewa Dengan Kinerja Kejari Malteng, Indikasi Korupsi Baileo Soekarno Dibawa Ke KPK

Masohi,seputarmaluku .com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tengah (Malteng) kehilangan kepercayaan masyarakat di kabupaten bertajuk Pamahanu-Nusa itu. Pasalnya, enggan memasukan laporan ke korps Adhiyaksa yang dipimpin Kajari Robinson Sitorus.SH, warga malah meminta KPK mengusut dugaan mega korupsi dari proyek pembangunan Baileo Sukarno dan pembangunan Tugu Pamahanu-Nusa di Kota Masohi, Kabupaten tertua di Maluku itu.

“Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Maluku membidik “bau amis” korupsi dari mega projek pembangunan Baileo Soekarno dan tugu Pamahanu-Nusa di Kota Masohi kabupaten Maluku tengah tahun anggaran 2017 lalu. Adanya indikasi mark up bernilai puluhan miliar rupiah dari dua paket kegiatan bernilai lebih dari 26 M itu sudah lama menyengat, sayangnya Kejaksaan Negeri Masohi sebagai institusi penegak hukum yang mampu mengusut dan mengungkap dugaan mega korupsi itu tidak berani membongkarnya,” ungkap Pemerhati tindak pidana korupsi, Fahmi Idris kepada media ini di Ambon Senin (13/2/2017).

Ditanya soal kenapa tidak meminta Kejaksaan Negeri Maluku Masohi yang berada di wilayah Malteng untuk membongkar “bau” amis dugaan korupsi itu. Dia mengaku, tidak lagi percaya kepada jajaran jaksa di Kejari Masohi dengan alasan yang cukup konstruktif.

“Kami tidak ingin menyampaikan data kami ke Kejari Masohi, dikarenakan selain Kepala Kejaksaan Negeri Masohi akrab dengan para kontraktor yang mengerjakan proyek itu, banyak perkara korupsi yang tidak ditangani secara tuntas dan tepat sasaran sehingga banyak aktor korupsi yang sebenarnya masih menghirup udara bebas. Contohnya, kasus mega korupsi DPRD Malteng yang ditangani Kejari Masohi, kasus ini bag ditelan bumi, perkembangannya pun sudah tidak jelas.

Kasus Alkes yang aktornya masih bebas sementara orang lain yang menjadi tameng kini dipenjara. Jadi kami khawatir kasus ini akan mengalami nasip yang sama dengan penanganan kasus dugaan mega korupsi DPRD Malteng, yang tidak jelas kemana rimbanya sekarang ini,” tandasnya.

Dirinya menjelaskan, aroma indikasi korupsi anggaran dari pembangunan Tugu Pamahanu-Nusa dan Baileo Sukarno sudah tercium lama. Namun tak ada satupun institusi hukum terlebih Kejaksaan yang mau menelisik dan mengungkap borok itu.

“Anak kecil pun, kami kira mampu menghitung jumlah anggaran dari kedua paket proyek yang ada di jantung kota Masohi itu. Tugu Pamahanu-Nusa dibangun dengan anggaran 1.3 M sementara Baileo Sukarno yang belum diresmikan pengunaannya itu dibangun dengan anggaran lebih dari 25 M. Padahal faktanya, kedua bangunan itu hanya memenuhi konsep estetika semata, ibarat makeup wanita untuk memoles wajah mereka menjadi cantik, namun angggaran yang dikeluarkan jauh melebihi bangunan yang dihasilkan sekarang ini. Jadi wajar saja kalau kemudian ada “bau” tidak tidak sedap yang menyengat dari kedua proyek itu,” bebernya.

Dikatakan, nilai kedua bangunan yang diduga sarat Mark Up anggaran itu, lebih tepat diusut KPK. Sebab disamping anggaran yang dikucurkan terlampau besar, indikasi keterlibatan orang “Besar” bisa jadi ada. “Jadi satu-satunya lembaga hukum yang kredibel dan dapat dipercaya serta mampu membongkar dan menjerat tikus-tikus berdasi dari dua bangunan  yang sudah menjadi ikon di Masohi itu, hanyalah KPK. Olehnya itu, KPK diharapkan segera turun tangan dan membongkar kasus ini serta membawa para penikmat uang rakyat itu ke pengadilan. Kami harap dengan kunjungan bapak Presiden ke Maluku ini KPK ikut serta agar data dan fakta adanya aroma korupsi yang tertimbun selama kurun waktu hampir setahun ini dapat kami sampaikan ke mereka,” papar Idris. (SM-01)

author