Kantor Pertanahan Kota Ambon Sosialisasi Program PTSL di Desa Poka

Seputarmaluku.com, Ambon.- Kantor Pertanahan Kota Ambon kembali melakukan sosialisasi program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2020. Tujuan sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami tata cara serta syarat mengajukan berkas kelengkapan administarsi tanah tempat tinggal atau lahan yang dimiliki untuk mendapatkan sertipikat Prona secara gratis.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di Kantor Desa Poka, Jumat 14 Februari 2020, dan dihadiri langsung Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Adolf Aponno beserta staf.

Pada kesempatan itu, Kakantah Kota Ambon, Adolf Aponno dihadapan warga menyampaikan, program PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap tanah milik milik warga secara gratis.

Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membuat program bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini disubsidi oleh negara, biayanya ditanggung oleh pemerintah sehingga gratis untuk masyarakat.

Walaupun disebut “gratis untuk masyarakat”, perlu diingat bahwa hanya beberapa pihak yang berhak mendapatkan sertifikat gratis lewat program PTSL. Beberapa syarat di antaranya adalah masyarakat tidak mampu, pensiunan PNS, masyarakat hukum adat, masyarakat Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana.

Selain itu, masyarakat juga wajib melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat tanah, bisa berupa Letter C, Akta Jual-Beli, Akta Hibah, atau Berita Acara Kesaksian. Tanda batas tanah yang terpasang dan sudah disetujui pemilik tanah yang berbatasan (tetangga kanan-kiri, depan-belakang). Bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh), serta Surat Permohonan atau Surat Pernyataan Peserta.

“Jadi bagi masyarakat yang ingin mengajukan PTSL harus mendaftarkan diri kepada petugas pendataan yang berasal dari Kantor Pertanahan, Pihak Kelurahan atau Desa. Pada tahap ini, petugas akan menanyakan riwayat kepemilikan tanah, seperti pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan (apakah merupakan hibah, warisan, atau jual beli), dan riwayat pajak (BPHTB dan PPh).

Setelah itu, Petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini, pemohon harus dapat menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah. Selain itu, pengukuran lahan juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan,” jelas Aponno.

Setelah melakukan pendataan, Petugas akan meneliti data yuridis serta melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu, petugas yang terdiri dari tiga orang anggota BPN dan satu orang petugas juga akan mencatat sanggahan, kesimpulan, dan meminta keterangan tambahan. SM03

author