Aktor Besar Korupsi Alkes Ada Dilingkungan Pemkab Malteng ?

Masohi,seputarmaluku.com- Diduga kuat, Abdul Muthalib Latuamury  (AML) dan Nirwati (N) hanyalah tumbal dalam kasus “Perampokan” uang rakyat dalam kasus Alat-alat Kesehatan (Alkes) dan KB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi tahun 2012  senilai Rp. 6,5 Milyar.
Ada aktor sentral  di pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah yang lebih  bertanggung jawab terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian uang negara sebesar Rp 2 Milyar dalam kasus ini.

AML dan N hanyalah pihak yang dipaksa harus mempertanggung jawabkan kejahatan yang sebenarnya didalangi oleh sosok yang berada di lingkaran pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Indikasi ke arah itu sangat kuat. Yakni, sejak dieksekusi ke Rutan Kelas II B Masohi pada Nopember 2016 silam, belum ada sanksi yang diberikan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui BKD terhadap mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AML dan sekretaris panitia proyek  L.
Padahal keduanya sudah berstatus terpidana dengan hukuman badan masing-masing 5 dan 4 tahun.
Padahal, Undang -Undang ASN secara tegas mengatur sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat terhadap pelaku korupsi yang vonis hukumannya telah berkekuatan hukum tetap diatas dua tahun kurungan.
“Hingga kini  keduanya masih berstatus PNS. Kalau sudah, pasti kita tahu,” ungkap sumber terpercaya koran ini di lingkungan Pemkab Malteng.
Belum dijatuhinya sanksi pemecatan terhadap AML dan N sebagai PNS lingkup Pemkab Malteng adalah ancaman terbongkarnya aktor sesunguhnya  dibalik kasus korupsi mega proyek di lingkungan RSUD Masohi tersebut.

“Beredar informasi bahwa kedua terpidana mengancam akan membeberkan nama aktor sebenarnya  dalam kasus ini bila mereka dipecat sebagai ASN. Yakni aktor yang mengatur seluruh proses pelelangan, yang mengintervensi semua proses pelelangan hingga pembelian alkes,” beber sumber lain.
Indikasi adanya aktor utama dilingkungan pemerintah daerah makin menguat dengan adanya dugaan skenario meminimalkan hukuman badan bagi AML dan N

“Kalau hingga saat ini belum ada sanksi terhadap AMl dan N, kemungkinan, bakal ada skenario tqmbaha  yakni meminimalkan hukuman badan bagi keduanya. Apalagi beredar kabar bahwa keduanya memperoleh remisi di Rutan Kelas II  B Masohi,” nilainya.

Sekadar tahu, putusan hukum tetap terhadap AML dan N lahir dari proses Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Kejari Masohi terhadap   putusan pengadilan tipikor ambon yang memvonis bebas kedua tersangka.
Eksekusi terhadap putusan yang MA  baru dilakukan Kejari Masohi 3 bulan pasca putusan ditetapkan.

Melalui kerabatnya, AML pernah bertekat membeberkan nama oknum nama yang paling bertanggung jawab yang harusnya berada dibalik jeruji besih dalam kasus korupsi dalam  Alkes dan KB di RSUD Masohi tahun 2012.

Ancaman ini ditebar menyusul kuatnya desakan agar pemda segera memecat kedua terdakwa dari status mereka sebagai PNS.

Rencana terpidana untuk membeberkan hal itu kepada awak media urung dilakukan. Dapat dipastikan, ini dikarenakan status merke sebagai PNS tetap aman. Keduanya pun masih menerima hak-hak barupa gaji dan tunjangan jabatan.

“Yang bersangkutan melalui kerabat berjanji mau buka-bukaan kepada media,” kata salah satu wartawan lokal Malteng.
“Patut diduga bungkamnya terdakwa karena hingga kini belum ada sanksi yang dijatuhkan kepada keduanya. Kalau terdakwa dipecat sebagai ASN, pasti dia akan buka mulut terkait nama oknum yang mengatur  skandal proyek alkes dan KB di RSUD Masohi tahun 2012 ,” tandasnya (SM-01).

 

author