11 Kecamatan Di Malteng Sudah Gunakan SIAK

Masohi,seputarmaluku.com- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nova Anakotta  memastikan pengoperasian Sistim Informasi  Adminitrasi Kependudukan (SIAK)  pada 11 Kecamatan / Kota di Kabupaten Maluku Tengah. Pengoperasian SIAK memungkin proses perekaman KTP Elektronik dapat di lakukan langsung di kecamatan tanpa harus ke kabupaten.

“Dalam waktu dekat pelayanan Dokumen Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sudah bisa dilakukan pada 11 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah,” katanya.

Pengoperadian SIAK dilakukan menyusul berlakunya Peraturan Gubernur dan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Catatan Sipil dan Kependudukan.  Untuk di ketahui Maluku Tengah, saat ini memiliki 18 Kecamatan. Dari jumlah kecamatan yang ada, diinisasi untuk penggabungan sementara beberapa Kecamatan terdekat untuk 11UPT yang ada.

Kadis mengatakan, untuk menjalankan tugas dan fungsinya UPT Dinas DukCapil di 11 Kecamatan tersebut, masih harus menunggu beberapa tahap lagi.

diantaranya, regulasi berupa Surat Keputusan Bupati terkait penempatan Kepala dan KTU serta staf pada setiap UPT Dinas DukCapil. Perlu ada SK Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen DukCapil.

“Jika Kedua yuridis formal tersebut sudah dilewati, maka tahap selanjutnya pa Bupati dapat melakukan pengukuhan seluruh pejabat dan staf UPT, dengan demikian maka, fungsi pelayanan dokumen SIAK sudah bisa dilakukan di Kecamatan. artinya pihak pimpinan UPT dapat menandatangani Dokumen SIAK terkecuali Kartu Keluarga karena belum ada peraturan pelaksananya,” jelas Kepala Dinas DukCapil Maluku Tengah, Nova Anakotta, di ruang kerjanya,Kamis (22/2).

Pendelegasian Kewenangan Dokumen SIAK kepada UPT Kata Anakotta, merupakan keinginan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, untuk secara cepat mengurangi rentang kendali masyarakat dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.

“Di Provinsi Maluku, Maluku Utara Maupun Papua, Kabupaten Maluku Tengah merupakan kabupaten pertama yang membentuk UPT Dinas Dukcapil sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan. Ini merupakan Misi Pa Bupati dalam menjawab kebutuhan warga disetiap Kecamatan,” jelas Anakotta.

Senior AMGPM itu menambahkan saat ini pihaknya tengah melakukan uji coba perekaman E-KTP di beberapa Kecamatan. Namun diakuinya Banwidth (Kapasitas Jaringan Internet) masih lemah sehingga berpengaruh terhadap cetak E-KTP di Kecamatan.

“Di Leihitu dan Salahutu serta beberapa Kecamatan sedang kita lakukan uji perekaman E-KTP, tapi untuk cetak masih di Dinas karena Banwidth kecil. kedepannya kita sedang mengusahakan menghadirkan kapasitas jaringan yang besar,” terangnya  (SM-01)

author