Optimalkan Pembangunan Lewat Pengelolaan Keuangan

Masohi,seputarmaluku.com- Pemanfaatan angaran Daerah secara efektif  dan efisien terus dikedepankan pemkab Malteng untuk mewujudkan pencapaian pembangunan yang optimal di segala lini. Demikian dikemukakan PLt Sekkab Malteng, Rakib Sahubawa. Dikatakan,  Pemanfaatan anggaran yang baik berdampak langsung pada optimalisasi anggaran pembangunan, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dikatakan, meski prestasi berupa  pengelolaan  keuangan terbaik se-Provinsi Maluku dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku,

“Pengelolaan keuangan yang baik tetap jadi vokus utama Pemkab Malteng demi mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua-Marlatu Lelwury,” tandas Sahubawa saat menjadi pembicara dalam forum Focus Group Discussion Marinyo Pamahanu Club yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malteng, beberapa waktu lalu di Masohi.

“Dimana Pengakuan BPK tersebut merupakan cita-cita Bapak Bupati sebagai wujud komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambah sahubawa.

Diterangkan, implikasi langsung dari raihan predikat pengelolaan keuangan terbaik, Kabupaten Maluku Tengah bersama dua Kabupaten  lainnya di Maluku memperoleh Insentif dari Kementrian Keuangan berupa dana segar puluhan miliaran rupiah.

“Kemudian atas berbagai capaian yang selama ini dilakukan Pemkab Malteng yakni keberhasilan dalam mengelolah pendidikan, kesehatan,  peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya saing daerah serta penyediaan infrastruktur, maka tahun 2018 Pemkab  Malteng bersama 2 Kabupaten lainnya di Maluku akan mendapat dana insentif dari kementrian keuangan. sebesar masing-masing Rp.26 Miliar,”  jabar Sahubawa.

Diakui bahwa optimalisasi pembangunan  tidak semata bergantung pada dana dan keseriusan pemerintah semata. Sebab, lebih dari itu, dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat adalah faktor yang sangat dibutuhkan.

“Program dan kebijakan ang telah direncanakan maupun yang sudah berjalan tentu akan berhasil bila ada dukunga. Positif dari semua elemen masyarakat,”  sebutnya.

Menilai soal partipasi masyarakat, pegiat Demokrasi dan Pembangunan Sumarlin Ma’ate mengamini hal dimaksud.

Menurutnya,  penyediaan infrastruktur belum tentu berpengaruh terhadap penyelenggaraan penerintahan namun sangat ditentukan oleh partisopasi masyarakat.

“Partipasi dimaksud mulai dari partisipasi saat di bilik suara, kontribusi idw dan gagasan dalam pembangunan maupun pelayanan masyarakat. Serta dukungan positif lain yang berdampak langsung bagi kemajuan daerah,” tukasnya.(SM-01)

author