Inspektorat Pastikan Pengawasan Pengelolaan Dana BOS Optimal

Masohi,seputarmaluku.com- Untuk memastikan pengelolaan dana Biaya Operasional  Sekolah (BOS) tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Maluku Tengah, pihaak inspektorat memastikan melakukan pengawasan optimal.

Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, Latif Ohorella kepada media ini Kamis (25/1) mengatakan, Meski mengalami keterbatasan jumlah personil, dia memastikan pengawasan  optimal terhadap pengelolaan dana BOS.

“Tim saat ini sedang berada di Salahutu dalam rangkaian Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sejumlah puskesmas. Bersamaan, akan dilakukan untuk pengawasan dana BOS dengan cara uji petik, tapi tidak di semua sekolah. Yang tidak dilakukan uji petik,  dilakukan dengan pengujian potofolio,” katanya.

“Kalau kemudian ditemukan indikasi penyalah gunaan dan BOS dengan cara Markup  anggaran dan sebagaimnya, akan kita rekomendasiikan untuk pengembalian. Namun bila indikasi terletak pada kelemahan sistim pengendalian, akan kita rekomendasikan untuk perbaikan sistem,” jelas Ohorella.

Pada prinsipnya, Inspektorat memang tidak berwenang untuk  merekomendasi diluar dua opsi yang ada. Namun, itu bukan berarti bahwa kepala-kepala sekolah yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pengrlolaan dana BOS terbebas dari sanksi administratif maupun pencopotan dari jabatan.

“Hasil pemeriksaan kita sampaikan langsung kepada Bupati. Jadi,

Hasil pemeriksaan itulah yangrnjadi acuan bagi bupati untuk memutuskan pencopotan dari jabatan atau proses hukum sebagaimana ketegasan  bupati memantau pengelolaan dana BOS,” Tukas Ohorella.

Sebelumnya, bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua menegaskan akan mencopot kepsek dari Jabatannya bila diketahui tidak mampu mengelola dana BOS. Bahkan, akan didorong untuk diproses hukum bila terbukti melakukan penyelewengan dana BOS.

“Kepsek yang tidak mampu kita ganti, yang terbukti dengan sengaja ingin memperkaya diri sendiri dan kelompok, kita dorong untuk proses hukum,” ikrarnya.

Ketagasaan ini diambil bupati sebab, pengelolaan dana BOS turut mempengaruhi poelaporan pertanggung jawaban APBD Kabupaten Maluku Tengah.

Sebab sejak tahun 2017 dana BOS tidak lagi ditransfer langsung dari rekening pemerintah provinsi Maluku ke rekening sekolah, tapi mampir dulu di  rekening kas daerah  pemkab Maluku Tengah.

“Saya tidak mau kerja keras kita tercoreng. Opini pengelolaan keuaangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa hilang hanya karena ketidak mampuan kepala -kepala sekolah dalam mengelola dan mempertangguung jawabkan dan BOS,” tegas Bupati.(SM-01)

 

author